PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berjalan secara rasional hingga akhir 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk segera mengurai antrean panjang, khususnya kendaraan pengguna Biosolar, di sejumlah SPBU di Sumsel.
Herman Deru menegaskan, persoalan antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Jika berdasarkan perhitungan kebutuhan ternyata kuota yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun, Pemprov Sumsel siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan tambahan kuota.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru seusai memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam Wilayah Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswanamigas, Polda Sumsel hingga Dinas Perhubungan Sumsel. Turut hadir Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Edward Candra dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Dr. H. Apriyadi, M.Si.
Herman Deru mengakui bahwa dalam beberapa hari terakhir antrean BBM bersubsidi, terutama Biosolar, terlihat semakin panjang di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut menurutnya membutuhkan penanganan bersama agar tidak semakin membebani masyarakat.
Dari hasil pembahasan dengan Pertamina Patra Niaga, salah satu faktor yang ikut memengaruhi kelancaran pasokan Biosolar berkaitan dengan distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yang digunakan dalam proses pencampuran Biosolar.
FAME tersebut dipasok oleh sejumlah vendor dari berbagai wilayah. Dalam kondisi tertentu, pasokan untuk kebutuhan Sumsel bahkan harus didatangkan dari daerah lain, termasuk Panjang, Lampung.
Kondisi geografis dan jarak distribusi tersebut menjadi perhatian Gubernur. Herman Deru mendorong agar peluang penggunaan pemasok dari wilayah lokal dapat lebih dimaksimalkan. Terlebih, Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar sehingga dinilai memiliki peluang untuk mendukung kebutuhan bahan baku tersebut.
Selain masalah pasokan, persoalan kuota juga menjadi perhatian Pemprov Sumsel. Herman Deru menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi di Sumsel berada di kisaran 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite.
Untuk Pertalite, usulan kebutuhan Sumsel sekitar 1,7 juta KL. Sedangkan kuota Biosolar yang diterima berada di kisaran 630 ribu KL, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.
Perbedaan antara kebutuhan dan kuota tersebut dinilai perlu disikapi secara cermat, terutama ketika terjadi peningkatan konsumsi pada periode tertentu.
Karena itu, Herman Deru meminta Pertamina tidak hanya melihat sisa kuota secara kaku dalam menentukan pola distribusi hingga penghujung tahun. Menurutnya, kondisi riil di lapangan perlu menjadi salah satu pertimbangan agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang.
Pemprov Sumsel, kata dia, siap mengambil langkah apabila tambahan kuota memang dibutuhkan. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan BPH Migas untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, Gubernur juga meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Praktik pelangsiran, penggunaan barcode ganda, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya dinilai dapat mengurangi hak masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi.
Herman Deru meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi maupun berdasarkan ketentuan tidak masuk dalam kategori penerima BBM subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, alokasi subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Persoalan kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar subsidi juga menjadi sorotan. Herman Deru mengingatkan pemilik kendaraan yang telah memenuhi standar Euro 4 agar menggunakan BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya dan tidak melakukan modifikasi yang mengubah peruntukan kendaraan.
Pertamina Ungkap Permintaan Solar Meningkat
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga Ayub Ritto menjelaskan bahwa peningkatan permintaan solar terjadi cukup signifikan pada Agustus dan September 2026.
Menurut Ayub, peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang mengejar kebutuhan distribusi menjelang akhir tahun. Kebutuhan transportasi untuk angkutan orang maupun barang turut mendorong kenaikan permintaan solar.
Pertamina, lanjutnya, pada prinsipnya tetap menyalurkan BBM subsidi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Posisi Pertamina dalam skema tersebut adalah sebagai pihak yang menyalurkan produk, sementara penetapan kuota berada pada pemerintah.
Ayub menjelaskan, kebutuhan BBM subsidi sebelumnya diusulkan pemerintah kabupaten dan kota, kemudian dihimpun pemerintah provinsi. Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPH Migas untuk dibahas dan ditetapkan.
Karena merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi pemerintah, besaran kuotanya ditetapkan melalui mekanisme pemerintah bersama DPR. Setelah angka ditetapkan, Pertamina menjalankan fungsi penyaluran sesuai alokasi tersebut.
Karena itu, Pertamina mendorong Pemprov Sumsel untuk mengajukan kebutuhan tambahan apabila terdapat selisih antara kuota yang tersedia dengan kebutuhan hingga akhir tahun.
Terkait FAME, Ayub menjelaskan bahwa bahan baku tersebut bukan diproduksi oleh Pertamina. Pasokannya berasal dari vendor yang telah memiliki kontrak dengan Pertamina dan pengirimannya dijadwalkan sesuai kebutuhan.
Apabila terjadi keterlambatan, Pertamina akan melakukan koordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab gangguan distribusi sekaligus mencari solusi agar pasokan dapat kembali berjalan.
Kolaborasi antara Pemprov Sumsel, Pertamina, BPH Migas, kepolisian dan instansi terkait diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan antrean BBM di SPBU.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersabar sembari memastikan bahwa distribusi BBM terus berjalan. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi perlu diperkuat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Sumsel berharap antrean panjang di SPBU dapat segera diurai dan ketersediaan BBM hingga akhir 2026 tetap terjaga tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kuota dan sasaran penerima subsidi. (bbs/ion)
