JOMBANG, viralsumsel.com — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menyampaikan pandangannya mengenai sosok yang ideal untuk memimpin PBNU ke depan. Menurutnya, calon Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat sekaligus kecakapan teknis untuk menggerakkan organisasi secara efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan KH Ma’ruf Amin dalam tayangan Menjadi Indonesia episode ke-48 bertajuk “Di Balik Turun Gunungnya Kiai-Kiai Sepuh Jelang Muktamar ke-35 NU” yang tayang perdana pada Ahad (23/8/2026).
KH Ma’ruf menilai posisi Ketua Umum PBNU memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan berbagai arahan Rais Aam dapat diterjemahkan menjadi program dan gerakan organisasi. Karena itu, sosok yang menduduki posisi tersebut tidak cukup hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga harus mampu mengelola organisasi secara profesional.
Menurutnya, kemampuan manajerial diperlukan agar Ketua Umum PBNU dapat mengatur berbagai sumber daya organisasi, sementara kemampuan teknokratis dibutuhkan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi langkah nyata.
“Ketua Umum itu harus memiliki manajerial, skill untuk kemampuan mengelola, kemudian juga mampu secara teknik memang bisa menggerakkan organisasi. Harus seperti itu, dipilih yang terbaik,” kata KH Ma’ruf.
Ketum PBNU Harus Mampu Menyatukan Potensi
Lebih jauh, KH Ma’ruf menekankan bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan harus mampu menjalankan prinsip al-islah wal-ishlah, yakni membangun perdamaian sekaligus melakukan perbaikan.
Ia menjelaskan, salah satu tugas utama kepemimpinan NU adalah mendamaikan berbagai pihak apabila terjadi perbedaan atau perselisihan. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh potensi organisasi dapat disatukan untuk menjalankan tugas-tugas NU.
Menurut KH Ma’ruf, NU memiliki tanggung jawab yang luas sehingga tidak mungkin dijalankan secara optimal apabila kekuatan organisasi terpecah akibat konflik internal.
“Kenapa? Karena tugas NU itu kan berat. Tidak mungkin dia kemudian terpecah-pecah. Dia harus menyatu,” ujarnya.
Ia kemudian mengingatkan kembali pesan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengenai misi NU dalam kehidupan masyarakat. NU, kata dia, memiliki tugas memperjuangkan keadilan, menjaga keamanan, melakukan perbaikan, serta menghadirkan kemaslahatan.
Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kemasyarakatan, sosial, pendidikan hingga kebangsaan dan kemanusiaan.
Karena cakupan tugas yang luas itu, KH Ma’ruf menilai kekuatan NU harus dibangun dalam satu kesatuan. Perbedaan yang ada seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah organisasi.
Gerakan NU Harus Tetap Berjalan
Selain menyatukan potensi, KH Ma’ruf menjelaskan bahwa prinsip islah juga berkaitan dengan upaya memperbaiki arah gerakan organisasi agar tetap berada dalam koridor fikrah dan manhaj Nahdlatul Ulama.
Ia mengingatkan agar aktivitas NU tidak berjalan berdasarkan kepentingan atau pemikiran individu tertentu, melainkan tetap berpegang pada nilai dan prinsip yang menjadi landasan organisasi.
“Supaya itu sesuai. Kalau gerakannya itu berdasarkan fikrah si fulan, namanya fikrah fulaniyyah, manhaj fulan, harakah-nya harakah fulaniyyah, bukan harakah nahdliyah,” jelasnya.
KH Ma’ruf juga menyoroti pentingnya meningkatkan aktivitas organisasi secara nyata. Menurutnya, NU tidak boleh kehilangan momentum untuk bergerak hanya karena adanya persoalan atau konflik internal.
Ia bahkan mengingatkan bahwa organisasi yang terlalu lama berkutat pada persoalan internal hingga mengabaikan gerakan sosial dan keumatan dapat menghadapi persoalan serius.
“Bukan mandek, enggak mau bergerak-gerak, itu bukan Nahdlatul Ulama namanya, sukutul ulama,” katanya.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-35 NU, KH Ma’ruf berharap kepemimpinan baru mampu membawa organisasi kembali bergerak secara aktif dan menyatukan seluruh kekuatan yang dimiliki.
“NU-nya tidak bergerak. Nah, ini berbahaya. Tugas itu yang oleh Hadratussyekh dicanangkan itu sama sekali tidak berjalan,” pungkasnya.
Pandangan KH Ma’ruf tersebut menjadi salah satu perhatian menjelang Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Pemilihan kepemimpinan baru diharapkan tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki kapasitas personal, tetapi juga mampu memperkuat persatuan dan menggerakkan organisasi untuk menjawab berbagai persoalan keumatan, kebangsaan, kemanusiaan dan pendidikan. (bbs/ion)
