viralsumsel.com, JAKARTA – Setelah banjir bandang memporak porandakan sejumlah daerah di utara Sumatera, perhatian warganet bukan hanya tertuju pada kerusakan yang terjadi, tetapi juga pada satu nama perusahaan lama yang kembali mencuat yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Perdebatan di media sosial mengerucut pada dugaan keterkaitan industri kehutanan dengan bencana ekologis tersebut.
PT Toba Pulp Lestari, sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama, adalah pemain besar di sektor pulp dan kertas, dengan komoditas utama berupa bubur kertas berbasis kayu eukaliptus. Perusahaan ini berdiri pada 1983 di bawah kendali pengusaha Sukanto Tanoto, sebelum kemudian melewati berbagai fase restrukturisasi.
Perubahan kepemilikan mulai terlihat signifikan sejak 2007 ketika Pinnacle Company Pte. Ltd. mengambil mayoritas saham perusahaan. Hingga memasuki 2025, Pinnacle masih memegang porsi sekitar 92 persen, sementara kepemilikan publik hanya tersisa beberapa persen.
Namun peta kepemilikan itu berubah total pada pertengahan 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Allied Hill Limited (AHL) perusahaan yang berbasis di Hong Kong datang sebagai pemain baru dan langsung mengambil alih posisi pengendali dengan membeli 92,54 persen saham INRU. Nilai transaksi mencapai Rp 555,8 miliar, sementara harga per lembar saham ditetapkan Rp 433.
Yang menarik, AHL bukan perusahaan lama. Badan usaha ini baru resmi berdiri pada April 2025 dan seluruh sahamnya berada di bawah Everpro Investments Limited. Ujung kepemilikan bermuara pada satu nama yakni Joseph Oetomo, yang kini menjadi pengendali baru Toba Pulp Lestari melalui rantai investasi tersebut.
Dari sisi operasional, TPL mengelola konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 167.912 hektar di Sumatera Utara. Konsesi itu terbagi dalam lima estate besar:
Aek Nauli – 20.360 ha
Habinsaran – 26.765 ha
South Tapanuli – 28.340 ha
Aek Raja -45.562 ha
Tele – 46.885 ha
Masing-masing memiliki puluhan ribu hektar area kerja, mulai dari tanaman eukaliptus hingga kawasan konservasi yang diklaim tetap dijaga perusahaan.
Sejak banjir bandang terjadi, TPL tidak lepas dari tudingan sebagai salah satu pihak yang turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Manajemen perusahaan menolak keras dugaan tersebut.
Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan TPL, Anwar Lawden, menegaskan setiap kegiatan pemanenan maupun penanaman kembali telah melalui evaluasi pihak ketiga, termasuk penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS).
Menurut Anwar, dari total area perusahaan, hanya sekitar 46 ribu hektar yang ditanami eukaliptus. Selebihnya, kata dia, merupakan area lindung, konservasi, serta zona yang tidak boleh digarap.
“Kami membuka ruang untuk kritik, tetapi informasi yang beredar harus benar dan dapat dibuktikan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Senin (1/12/2025).
Ia juga merujuk pada audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan sepanjang 2022-2023. Dalam laporan tersebut, TPL dinilai mematuhi regulasi yang berlaku. Proses panen dan tanam ulang pun disebut mengikuti aturan kerja tahunan yang telah ditetapkan pemerintah. (mel)
