viralsumsel.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara terkait tudingan yang menyebut diriny memiliki keterkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tuduhan itu kembali mencuat setelah polemik banjir besar yang menghantam sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan isu tersebut tidak memiliki dasar sama sekali.
“Informasi itu tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).
Ia menambahkan, narasi yang berkembang selama ini hanyalah misinformasi.
“Setiap klaim terkait kepemilikan ataupun keterlibatan beliau adalah keliru dan tidak berdasar,” tegasnya.
Jodi juga menyampaikan Luhut selama ini mematuhi aturan transparansi, etika jabatan publik, serta prinsip pencegahan konflik kepentingan. Ia menyebut, Luhut selalu terbuka terhadap proses klarifikasi dan siap diverifikasi kapan pun.
“Kami mengajak semua pihak berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terbukti. Etika ruang digital harus dijaga agar tidak menimbulkan kerancuan dan disinformasi,” kata Jodi.
Ia menegaskan, media maupun publik dipersilakan meminta klarifikasi langsung apabila masih ada keraguan.
Isu seputar TPL kian menjadi sorotan publik setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Senin (24/11) lalu merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional perusahaan tersebut. Bobby menilai konflik agraria antara masyarakat adat dan TPL di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, tak kunjung menemukan penyelesaian.
Ia memastikan Pemprov Sumut akan mengirim surat resmi ke pemerintah pusat paling lambat sepekan setelah rekomendasi dibuat. Pasalnya, izin operasional TPL mencakup 12 kabupaten di Sumatra Utara dan berdampak luas bagi masyarakat.
Di tengah derasnya kritik publik, PT Toba Pulp Lestari telah memberikan pernyataan resmi melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (1/12). Pihak perusahaan membantah keras jika operasinya disebut sebagai penyebab banjir dahsyat di Sumatra.
“Perseroan menegaskan tidak benar jika kegiatan operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ujar Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden.
Ia mengklaim seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh lembaga independen. Menurutnya, perusahaan menjalankan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari sesuai regulasi. (mel)
