OKI, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 81.5 poin per 5 Desember 2025.
Capaian ini menempatkan OKI pada peringkat 85 nasional sekaligus menjadi peringkat tertinggi kedua di Sumatera Selatan hingga batas pengunggahan dokumen dan verifikasi KPP.
Keberhasilan mencatatkan nilai 81.5 menunjukkan adanya progres signifikan di delapan area intervensi MCP, yaitu Perencanaan, Penganggaran, PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), Pelayanan Publik (Yanblik), Manajemen ASN (M-ASN), Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD), serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dua area dengan capaian tertinggi berada pada sektor Perencanaan (95.1%) dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (91.3%). Sementara itu, indikator APIP mencatatkan nilai 72.7%, dengan hampir seluruh dokumen—82 dari 84—berhasil diunggah tepat waktu.
Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa (9/12), Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyampaikan apresiasi sekaligus penegasan bahwa capaian MCP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang bersih.
“Nilai 81.5 ini adalah buah kerja keras seluruh perangkat daerah yang berkomitmen menjaga integritas. Namun kami tidak berhenti sampai di sini. Target kami bukan hanya angka, tetapi bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan di OKI benar-benar bersih, transparan, dan bebas korupsi,” tegas Muchendi.
Bupati Muchendi juga menyoroti penguatan transparansi publik melalui platform pengaduan “Lapor Bupati”, yang kini menjadi kanal utama bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah. Platform tersebut, menurutnya, merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan terbuka.
Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Satgas MCP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, menegaskan pentingnya memperkuat peran APIP melalui Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah.
“Penguatan APIP adalah kunci utama. Dengan APIP yang lebih kuat, independen, dan kompeten, proses pengawasan menjadi lebih efektif. Deteksi dini terhadap potensi penyimpangan juga dapat dilakukan lebih cepat,” jelas Asmar.
Walaupun memberikan apresiasi atas capaian signifikan tersebut, Asmar juga mengingatkan agar Pemkab OKI terus memperbaiki beberapa area yang masih memiliki persentase rendah, terutama Manajemen Aset Daerah (BMD) yang baru mencapai 59.7%, serta Penganggaran yang berada pada 77.1%.
“Kami sangat mengapresiasi progres OKI tahun ini. Namun evaluasi berkelanjutan harus tetap dilakukan, terutama pada sektor BMD dan Anggaran. Keduanya sangat memengaruhi kualitas tata kelola. Komitmen kuat dari pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat pencegahan korupsi secara menyeluruh,” tutupnya.
Dengan peningkatan capaian MCP dan penguatan sistem pengawasan internal, Pemkab OKI menegaskan langkahnya menuju birokrasi modern yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. (bbs)
