VIRALSUMSEL.COM, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) tahun anggaran 2019.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa 1 DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (29/6/2020) siang. Rapat Paripurna Istimewa 1 DPRD Provinsi Sumsel tersebut dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumsel perihal Laporan Keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019.
Predikat WTP yang diberikan ini merupakan predikat keenam kalinya yang diterima Pemprov Sumsel. Predikat WTP tersebut langsung diberikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati SH MH mengucapkan selamat pada Pemprov Sumsel yang telah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. “Sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabelitas, dalam perencanaan hingga pelaksanaan yang bersih tertib dan berwibawa,” kata Anita didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha Kiemas dan H Muchendi Mahzarekki Ishak Mekki.
Usai Hadiri Rapat Paripurna Herman Deru Gubernur Sumsel mengaku bersyukur Pemprov Sumsel kembali meraih WTP. “Kita kembali meraih predikat WTP dari BPK. Tentu ini merupakan capaian yang sangat baik dan harus kita syukuri,” kata HD ,sapaan Hermen Deru, kepada awak media.
Kendati begitu, orang nomor satu di Sumsel ini menekankan agar kinerja jajaran terus ditingkatkan sehingga predikat WTP yang saat ini dicapai bukah hanya sebagai status saja. “Namun kita juga sadari ini masih jauh dari sempurna dan harus ditingkatkan. Salah satunya soal pengelolaan aset yang harus ditingkatkan. Usia Sumsel ini lebih dari setengah abad dan ini upaya serius agar aset yang ada ini tidak hilang, karena ini menyangkut kekayaan Sumsel,” tuturnya.
Sebelumnya, HD juga menegaskan, jika hasil laporan dari BPK tersebut memang sangat berarti bagi Pemprov Sumsel. Laporan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk mendorong kinerja jajarannya dalam membangun Sumsel maju untuk semua. “Hasil ini sangat penting bagi saya. Kami (Pemprov) memang membutuhkan raport agar kinerja dapat terus diperbaiki sehingga dirasakan masyarakat secara luas di Sumsel ini,” paparnya.
Dia meminta, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel baik dari staf hingga level pemimpin harus profesional dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di Sumsel terlaksana dengan baik dan merata serta tepat sasaran.
“Saya harap agar seluruh perangkat daerah dengan baik dan sesuai aturan. Saya juga mengharapkan agar kemitraan Pemprov dan BPK ini terus terjaga dan dapat saling membantu agar pemerintahan di Sumsel berjalan lebih baik,” bebernya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA, CSFA mengapresiasi semua capaian dan kinerja bagus Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurutnya, raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan keuangan Pemprov Sumsel memang dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. Terlebih, opini WTP ini merupakan yang keenam kalinya.
Opini WTP ini diberikan berdasarkan laporan dan implementasi yang dilakukan Pemprov Sumsel di lapangan. Ini capaian yang bagus ke enam kalinya. Kami tentu mengapresiasi hal itu dan harapan kami agar Pemprov Sumsel terus meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya. (adv)