JAKARTA, viralsumsel.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi angka di neraca keuangan negara.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyampaikan bahwa dana sebesar Rp13 triliun yang berhasil diselamatkan dari tangan para koruptor akan dialokasikan sebagian untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurut Prabowo, keputusan ini diambil agar uang hasil kejahatan korupsi bisa kembali memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui investasi pendidikan.
“Dana Rp13 triliun yang diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan akan kita manfaatkan dengan bijak. Sebagian besar akan kita tempatkan di LPDP untuk mendukung masa depan generasi muda,” ujarnya di hadapan para menteri.
Prabowo menjelaskan, penguatan LPDP menjadi langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul, terutama bagi anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menekankan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan agar seluruh potensi bangsa dapat tergali.
“Banyak anak-anak dari keluarga sederhana memiliki kecerdasan luar biasa. Mereka harus kita temukan dan bantu dengan beasiswa penuh,” katanya.
Presiden juga meminta Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, TNI, Polri, dan berbagai organisasi masyarakat ikut terlibat dalam mencari anak-anak berprestasi di seluruh pelosok negeri. Ia ingin agar tidak ada lagi anak cerdas yang gagal sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Selain memperkuat LPDP, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan Sekolah Rakyat, SMA Unggulan Garuda, serta perluasan fakultas kedokteran di berbagai perguruan tinggi negeri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan riset ilmiah.
Prabowo menegaskan bahwa dana hasil pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk yang produktif. Ia menyebut pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan bangsa dan investasi jangka panjang yang paling bernilai.
“Uang dari hasil penghematan dan pemberantasan korupsi tidak boleh disia-siakan. Kita ubah menjadi investasi pendidikan agar anak-anak Indonesia bisa bersaing di dunia internasional,” tegasnya.
Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Prabowo–Gibran yang berfokus pada pembangunan manusia. Selain menekan praktik korupsi, pemerintah ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diselamatkan dari koruptor dapat memberi manfaat besar bagi masa depan bangsa. (bbs)
