OGAN ILIR, viralsumsel.com – Keluhan terkait jalan rusak dan minimnya perhatian perusahaan terhadap desa-desa penyanggah kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Kegiatan reses kali ini dipusatkan di Desa Kayuara, Kecamatan Rambang Kuang, dan dihadiri oleh enam legislator dari berbagai fraksi.
Dalam pertemuan tersebut, warga Desa Kayuara menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kondisi jalan penghubung antar desa yang tak kunjung diperbaiki. Jalan yang dimaksud menghubungkan Desa Kayuara dengan Desa Tanjung Miring dan Desa Tangai, namun hingga kini masih berupa jalan tanah merah yang sangat rentan rusak saat musim hujan.
Jalan Berlumpur, Aktivitas Warga Lumpuh
Anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sayuti, menyampaikan bahwa warga merasa kecewa dan frustasi karena telah belasan tahun memperjuangkan perbaikan jalan tersebut tanpa hasil yang memuaskan.
“Setiap hujan, jalan berubah menjadi lumpur dan sangat sulit dilalui. Aktivitas warga lumpuh total. Ini bukan keluhan baru, tapi sudah diperjuangkan bertahun-tahun,” kata Sayuti.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat warga merasa termarjinalkan, apalagi melihat keberadaan perusahaan besar seperti PT Pertamina dan PT BSP di sekitar desa, namun tidak memberikan kontribusi berarti bagi infrastruktur.
Warga juga mengeluhkan minimnya peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Tak hanya soal infrastruktur jalan, masyarakat juga menyuarakan :
Minimnya akses air bersih
Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal, Tidak transparannya informasi tentang HGU PT BSP, dan Hampir tidak ada bantuan program pemberdayaan masyarakat.
“Warga merasa diabaikan. Ada perusahaan besar di sekitar mereka, tapi tidak ada perhatian atau kepedulian terhadap kondisi desa. Seperti tak dianggap,” tutur Sayuti.
Legislator Desak Perusahaan Duduk Bersama Warga
Dalam suasana yang sarat harapan itu, Muhammad Sayuti bersama lima anggota DPRD lainnya M. Basri (NasDem), Hipni (PDIP), Hernawan dan Joni Sastra (Gerindra), serta Arsudin Ruslan (PAN) sepakat bahwa perusahaan tidak bisa terus bersikap masa bodoh.
“Kami mendesak agar perusahaan, terutama Pertamina dan BSP, duduk bersama masyarakat dan mencari solusi konkret. Harus ada itikad baik dari mereka,” tegas Sayuti.
Ia pun memperingatkan bahwa jika persoalan ini terus berlarut dan aspirasi warga terus diabaikan, maka potensi konflik horizontal bisa saja terjadi.
“Kalau dibiarkan terus, bisa menimbulkan gesekan sosial. Ini tentu kita tidak inginkan. Sebab konflik yang terjadi pasti akan merugikan semua pihak, termasuk perusahaan itu sendiri,” tutupnya.
Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan penyanggah industri, masih sangat mendesak untuk ditangani. DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui anggota Dapil 4 menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar dan keadilan sosial. (ril)
