viralsumsel.com ,PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, MH, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumsel yang berlangsung di Auditorium Bina Praja, Kamis (13/2/2025) pagi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi tahun 2025 demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Inflasi Sumsel Januari 2025: Terendah Keempat di Sumatera
Dalam sambutannya, Sekda Edward Candra mengungkapkan bahwa inflasi tahunan Sumsel pada Januari 2025 mencapai 0,92% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada di 0,76% (yoy). Meski demikian, Sumsel menempati posisi keempat terendah dalam tingkat inflasi se-Sumatera.
Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Sumsel mengalami deflasi sebesar 0,36% (mtm) pada Januari 2025. Deflasi ini terjadi di seluruh kota/kabupaten yang menjadi sampel IHK, dengan rincian sebagai berikut:
Lubuklinggau: deflasi terdalam sebesar 0,64% (mtm)
Palembang: deflasi 0,47% (mtm)
Ogan Komering Ilir: deflasi 0,03% (mtm)
Muara Enim: deflasi 0,02% (mtm)
Komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi meliputi tarif listrik, tomat, telur ayam ras, dan angkutan udara. Namun, tekanan deflasi ini tertahan oleh inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga cabai, cabai rawit, dan emas perhiasan.
Strategi Pengendalian Inflasi 2025: Fokus pada Komoditas Utama
Pada tahun 2024, TPID Sumsel telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi, antara lain:
✅ Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumsel (GPISS)
✅ Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School
✅ Gerakan Tanam Serentak
✅ Kerja Sama Antar Daerah
✅ High Level Meeting TPID
✅ Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP)
✅ Publikasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin
✅ Pengentasan kemiskinan melalui Sekretariat Bersama
Untuk tahun 2025, Edward menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi komitmen bersama dan bukan sekadar tujuan. Oleh karena itu, TPID Sumsel akan memperkuat implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan fokus pada komoditas utama penyebab inflasi.
“Pengendalian inflasi tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Kita harus berfokus pada komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga,” tegasnya.
TPID Kabupaten/Kota Wajib Unggah Laporan Kinerja
Dalam rapat koordinasi ini, Sekda juga mengingatkan TPID di kabupaten/kota serta TPID provinsi untuk segera menyusun dan mengunggah laporan kinerja TPID tahun 2024, formulir self-assessment, serta ringkasan program kerja unggulan.
Dokumen tersebut wajib diunggah melalui situs www.tpin.id paling lambat 21 Februari 2025, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI No. 500.2.5/0445/Bangda.
“Bagi yang mengalami kendala dalam penyusunan atau pengunggahan dokumen, dapat langsung berkoordinasi dengan narasumber dalam sesi capacity building ini,” jelasnya.
Apresiasi untuk TPID Ogan Ilir, Evaluasi untuk Kabupaten/Kota Lain
Dalam kesempatan ini, Sekda Edward Candra memberikan apresiasi kepada TPID Kabupaten Ogan Ilir yang berhasil memperoleh nilai tertinggi di Sumsel dalam penilaian koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024.
Namun, ia juga menyoroti beberapa kabupaten/kota yang belum menyerahkan dokumen terkait TPID Awards, yaitu:
❌ Kabupaten Lahat
❌ Kabupaten OKU Selatan
❌ Kabupaten Empat Lawang
❌ Kota Prabumulih
“Kami berharap tahun ini seluruh TPID Kabupaten/Kota dapat melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Edward juga meminta TPID kabupaten/kota untuk segera menyampaikan program kerja unggulan agar dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam menekan angka inflasi.
Sinergi untuk Stabilitas Ekonomi Sumsel
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi TPID se-Sumatera Selatan dalam menyusun strategi pengendalian inflasi tahun 2025. Dengan sinergi dan koordinasi yang lebih baik, TPID di setiap daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mencegah lonjakan inflasi yang bisa berdampak pada ekonomi daerah. (win)
