PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Kota Palembang memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Ruang Parameswara, Kamis (24/9/2026), tersebut dibuka Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin. Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan SIEPRA (Sistem Informasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Palembang memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target, terukur, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses evaluasi, capaian pembangunan tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan. Pemerintah daerah juga menilai pencapaian output dan outcome dari setiap program maupun kegiatan yang dijalankan perangkat daerah.
Dengan demikian, tingginya serapan anggaran diharapkan berjalan seiring dengan pencapaian target kinerja dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Begitu pula capaian kinerja harus didukung data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.292/M.PPN/2022 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
Melalui sistem pemantauan dan pelaporan yang terintegrasi, Pemkot Palembang mendorong agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai sasaran. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Setiap perangkat daerah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap target dan realisasi program. Evaluasi mencakup realisasi fisik dan keuangan hingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Selain capaian, berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi bagian yang harus dilaporkan. Perangkat daerah perlu menyampaikan permasalahan yang dihadapi, langkah tindak lanjut yang telah dilakukan maupun yang akan ditempuh, serta dampak dan manfaat program terhadap masyarakat.
Melalui SIEPRA, Pemkot Palembang diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tingkat pencapaian target, kendala di lapangan hingga manfaat program yang dihasilkan.
Laporan yang disampaikan perangkat daerah melalui aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban. Data yang terkumpul juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.
Koordinasi ant perangkat daerah juga menjadi perhatian. Setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program diharapkan segera dikomunikasikan sehingga dapat ditindaklanjuti dan tidak menghambat pencapaian target realisasi fisik maupun keuangan.
Pemkot Palembang juga menekankan pentingnya pemeriksaan dan validasi terhadap seluruh data yang disampaikan. Hal ini diperlukan agar informasi yang digunakan dalam proses evaluasi memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Monitoring dan evaluasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap percepatan realisasi anggaran, baik APBN belanja kementerian/lembaga maupun APBD Kota Palembang. Perkembangan penyerapan anggaran selanjutnya dapat dipantau dan dilaporkan secara berkala.
Dalam melihat indikator penyerapan anggaran perangkat daerah, kondisi inflasi turut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Pelaksanaan anggaran diharapkan tetap memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi perekonomian daerah.
Pemkot Palembang berharap seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen dan kerja sama dalam mencapai target fisik maupun keuangan secara tepat waktu dan berkualitas.
Melalui monitoring dan evaluasi Triwulan III Tahun 2026 ini, penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pembangunan diharapkan menghasilkan informasi yang kredibel, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, penerapan SIEPRA diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pelaporan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat evaluasi, mempercepat tindak lanjut persoalan, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kota Palembang. (bbs/ion)
