PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Kenaikan harga cabai merah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di Kota Palembang pada Oktober 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang karena kenaikan harga komoditas pangan berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, inflasi tahunan atau year on year (yoy) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,69 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan September 2026 yang berada di level 2,40 persen.
Dari 139 komoditas yang mengalami kenaikan harga, cabai merah tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar dengan andil mencapai 0,289 persen. Sementara itu, cabai rawit juga turut memberikan kontribusi terhadap inflasi dengan andil sebesar 0,029 persen.
Meski mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat inflasi Kota Palembang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Selain itu, angka inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi sebesar plus minus 1 persen.
Perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya komoditas cabai, menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan Pemkot Palembang terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga barang kebutuhan pokok. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Menurutnya, data yang dipublikasikan BPS menjadi salah satu acuan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pengendalian harga. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi sekaligus menyusun langkah penanganan yang tepat.
“Stabilitas harga dan kemampuan belanja masyarakat menjadi perhatian pemerintah kota. Karena itu, informasi inflasi dari BPS kami jadikan landasan untuk mengenali komoditas yang mengalami kenaikan harga dan menyusun langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin meluas,” ujar Isnaini.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rilis Resmi Inflasi dan Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 serta Berita Resmi Statistik Pariwisata Kota Palembang di Kantor BPS Kota Palembang, Senin (2/11/2026).
Pemkot Palembang Perkuat Strategi 4K
Isnaini menjelaskan, upaya pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan barang, kecukupan pasokan, serta kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Untuk itu, Pemkot Palembang terus mengoptimalkan strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Keempat aspek tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan komoditas di pasar.
Sejumlah langkah konkret juga disiapkan. Di antaranya memperkuat kerja sama perdagangan antardaerah, menggelar operasi pasar dan pasar murah di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta merencanakan penambahan cadangan pangan.
Melalui kerja sama dengan daerah penghasil, pemerintah berharap pasokan komoditas strategis dapat terjaga sehingga potensi kelangkaan yang berujung pada lonjakan harga bisa diantisipasi lebih awal.
“Optimalisasi strategi 4K terus kami lakukan melalui berbagai langkah. Selain menjaga harga tetap terjangkau dan memastikan pasokan tersedia, kami juga memperkuat distribusi serta komunikasi dengan daerah penghasil, distributor, dan agen komoditas,” jelasnya.
Infrastruktur dan Distribusi Jadi Perhatian
Selain melakukan intervensi langsung terhadap pasar, Pemkot Palembang juga menyiapkan dukungan dari sisi infrastruktur dan tata kelola distribusi barang.
Beberapa upaya yang didorong meliputi rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar, serta pengaturan lalu lintas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran arus barang kebutuhan pokok dari daerah pemasok menuju pasar-pasar di Palembang.
Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena hambatan pengiriman dapat memengaruhi ketersediaan barang dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Koordinasi dengan daerah penghasil, distributor, serta pelaku usaha juga terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terjaga, pemerintah dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan pasokan maupun potensi lonjakan harga komoditas tertentu.
Isnaini berharap kolaborasi antara Pemkot Palembang, BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin solid.
Menurutnya, menjaga inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dengan koordinasi dan sinergi yang semakin baik, kami berharap stabilitas harga kebutuhan pokok di Palembang tetap terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga,” pungkasnya.
Pemkot Palembang pun terus mendorong berbagai langkah pengendalian agar kenaikan harga komoditas pangan, khususnya cabai merah, tidak memberikan tekanan lebih besar terhadap perekonomian rumah tangga. (nto/ion)
