PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemanfaatan teknologi melalui operasi dry ice untuk mendukung penanganan kebakaran.
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menyampaikan perkembangan tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Wilayah Sumsel Tahun 2026, di Griya Agung, Palembang, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono bersama jajaran terkait. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak kabut asap.
Herman Deru mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam menangani karhutla di Sumsel. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting bagi daerah yang menghadapi tantangan kebakaran dengan cakupan wilayah yang luas.
Ia menyebutkan, pesawat untuk mendukung operasi dry ice telah tiba. Teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan dukungan dalam penanganan karhutla di Sumsel.
“Kedatangan pesawat untuk operasi dry ice menjadi kabar baik bagi Sumsel. Kami mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang memberikan arahan sekaligus bantuan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Herman Deru.
821 Titik Panas Terdeteksi di Sumsel
Tantangan penanganan karhutla di Sumsel tidak terlepas dari kondisi geografis dan luasnya kawasan yang rawan terbakar. Sumsel memiliki wilayah lebih dari 90.000 kilometer persegi, dengan perkebunan lebih dari 2,8 juta hektare, lahan pertanian di atas 700 ribu hektare, serta lahan gambut lebih dari 1,2 juta hektare.
Kebakaran di kawasan gambut membutuhkan penanganan khusus karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak cukup hanya dengan mengatasi api yang terlihat, tetapi juga harus dilanjutkan dengan pembasahan, pendinginan, dan pemantauan untuk mencegah kebakaran kembali muncul.
Berdasarkan data pemantauan hingga 14 Oktober 2026, tercatat sebanyak 821 titik panas (hotspot) di Sumsel. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 625 titik.
Selanjutnya, Kabupaten Banyuasin mencatat 126 titik panas dan Musi Banyuasin sebanyak 53 titik. Titik lainnya tersebar di sejumlah wilayah lain di Sumsel.
Herman Deru menjelaskan, beberapa kawasan yang mengalami karhutla berada di sekitar Kota Palembang. Situasi tersebut membuat penanganan harus memperhatikan dua hal sekaligus, yakni memadamkan sumber kebakaran dan mengurangi dampak asap terhadap kualitas udara serta aktivitas masyarakat.
Jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang bahkan sempat turun hingga sekitar 250 meter pada pagi hari. Kondisi ini memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam penanganan kabut asap.
Ribuan Personel Dikerahkan, OMC Capai 75 Sorti
Untuk mengatasi karhutla, sekitar 12.710 personel dari berbagai unsur telah dikerahkan. Mereka berasal dari BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Manggala Agni, Satpol PP, kelompok masyarakat peduli api, perusahaan, hingga relawan.
Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran.
Hingga 13 Oktober 2026, OMC telah dilaksanakan sebanyak 75 sorti dengan total bahan semai lebih dari 70,4 ton, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi.
Operasi tersebut ditujukan untuk membantu proses pemadaman, mengurangi konsentrasi asap, dan mendukung perbaikan kualitas udara. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi cuaca dan kebutuhan di lapangan.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, pemerintah menilai penanganan karhutla perlu terus diperkuat. Pemadaman harus disertai pemeriksaan ulang agar titik api yang telah ditangani tidak kembali menyala, terutama di lahan gambut dan lokasi yang sulit dijangkau.
Menko Polkam Sampaikan Lima Prioritas Penanganan
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Sumsel. Arahan Presiden menekankan pentingnya mempercepat pemadaman sekaligus memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.
“Prioritasnya adalah mempercepat pemadaman dan memastikan seluruh titik api tuntas, sehingga tidak kembali menyala,” tegas Dudung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pengabdian prajurit TNI-Polri dan petugas lainnya yang bekerja langsung di lapangan perlu mendapat perhatian, termasuk terkait keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Dudung kemudian memaparkan lima prioritas penanganan karhutla yang perlu dijalankan secara terpadu.
Pertama, mempercepat pemadaman dengan memprioritaskan lahan gambut, kawasan sulit dijangkau, serta kebakaran bawah permukaan. Upaya ini harus mencakup pendinginan, pembasahan, patroli ulang, dan verifikasi hingga seluruh titik api dinyatakan tuntas.
Kedua, memperkuat operasi terpadu darat dan udara. Personel darat menjadi ujung tombak penanganan, sementara dukungan udara dioptimalkan melalui water bombing dan OMC sesuai kondisi cuaca serta kebutuhan di lapangan.
Ketiga, memperkuat pencegahan melalui integrasi data satelit, pemantauan termal, informasi cuaca dan kekeringan, kondisi muka air gambut, laporan masyarakat, serta hasil patroli. Data tersebut diperlukan untuk menentukan lokasi prioritas sebelum api meluas.
Keempat, mempertegas tanggung jawab pemegang izin usaha. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) diminta memastikan kesiapan sarana, prosedur operasional, serta langkah pencegahan di wilayah masing-masing.
Kelima, memperkuat penegakan hukum secara profesional, objektif, dan berbasis bukti tanpa tebang pilih.
Dudung menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi secara serius perusahaan yang wilayahnya berulang kali mengalami kebakaran, khususnya apabila tidak disertai upaya pencegahan yang memadai. Penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Teknologi Pemadaman dan Pengawasan Diperkuat
Selain lima prioritas tersebut, Dudung meminta agar data dan komunikasi publik antara pemerintah pusat dan daerah diselaraskan. Informasi mengenai perkembangan karhutla harus disampaikan secara cepat, akurat, terverifikasi, dan transparan.
Pengawasan di kawasan rawan juga perlu melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta polisi hutan. Langkah pencegahan, menurutnya, harus dimulai sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas.
Dudung turut menyinggung rencana pengujian bahan berbasis tebu yang diperoleh melalui komunikasi dengan pihak Brasil. Pengembangan teknologi tersebut akan dilanjutkan apabila hasil pengujian menunjukkan efektivitas untuk membantu penanganan kebakaran.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keselamatan petugas mengingat risiko yang mereka hadapi selama operasi pemadaman, khususnya di wilayah dengan akses terbatas dan kondisi kebakaran yang sulit dikendalikan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel menegaskan komitmen untuk memperkuat penanganan karhutla melalui percepatan pemadaman, pencegahan, pemanfaatan teknologi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Pesan utama yang ditekankan dalam rapat itu adalah mencegah kebakaran sebelum terjadi, memadamkan api sebelum meluas, serta menindak pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. (win/ion)
