viralsumsel.com ,Ogan Ilir – Wakil Bupati Ogan Ilir (OI), H. Ardani, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, S.Sos., M.Si., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun 2023 hingga Semester I 2024, Kamis, 9 Januari 2025.
Acara yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini dihadiri pula oleh Asisten I Sekda OI serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Selain itu, turut hadir perwakilan Bupati dan Penjabat (Pj) Bupati dari beberapa kabupaten lain, seperti Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), OKU Selatan, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama.
Komitmen Ogan Ilir dalam Menindaklanjuti Temuan BPK
Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Ardani menekankan pentingnya laporan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pengelolaan penanggulangan bencana di Ogan Ilir.
“Dengan diterimanya laporan ini, tentu ada berbagai catatan dan temuan yang harus kita perbaiki. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berkomitmen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK dengan serius dan cepat, agar pengelolaan bencana di daerah ini menjadi lebih baik dan lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang,” ujar Ardani.
Ia juga menambahkan bahwa langkah konkret akan segera diambil untuk memastikan efektivitas sistem penanggulangan bencana di Ogan Ilir. Menurutnya, evaluasi dan perbaikan ini sangat penting agar mekanisme respons bencana dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Fokus pada Kesiapsiagaan dan Respons Bencana
Hasil pemeriksaan BPK ini akan menjadi pedoman bagi Pemkab Ogan Ilir dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Beberapa langkah yang akan diambil meliputi:
Memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, agar respons terhadap bencana lebih cepat dan efektif. Meningkatkan pelatihan dan simulasi bencana, guna memastikan kesiapan petugas dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Memperbaiki sistem logistik dan pendataan korban bencana, agar bantuan bisa lebih tepat sasaran dan distribusinya lebih merata.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana, dengan mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Ogan Ilir.
Sinergi dan Kolaborasi Antar Daerah untuk Pengelolaan Bencana yang Lebih Baik
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Andri Yogama, mengapresiasi keseriusan pemerintah kabupaten yang hadir dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan. Ia berharap setiap daerah yang menerima LHP dapat segera melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan bencana.
“Kolaborasi lintas wilayah sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman bencana. Kami berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem dan strategi dalam menghadapi bencana,” ujar Andri.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, menegaskan bahwa DPRD Ogan Ilir akan terus mengawal proses tindak lanjut hasil pemeriksaan ini.
“Kami siap bersinergi dengan eksekutif dalam memastikan bahwa rekomendasi dari BPK segera diimplementasikan dengan baik. Ini demi kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif,” tegasnya.
Langkah Nyata untuk Pengelolaan Bencana yang Lebih Profesional
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menutup acara ini dengan menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK, diharapkan Kabupaten Ogan Ilir dapat semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi bencana, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan warganya tetap menjadi prioritas utama. (jun)
