Warga Pangarayan Tanjung Lubuk OKI “Todong” Pemekaran Desa pada Anggota DPRD Sumsel

ADVERTORIAL108 Dilihat
banner 728x90

VIRALSUMSEL.COM, KAYUAGUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pimilihan (Dapil) III (Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI)) menggelar Reses Tahap I Tahun 2021, 22-29 Maret 2021.

Reses pertama dilaksanakan di Desa Pangarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (22/3/2021). Kemudian agenda reses dilanjutkan di Desa Kota Bumi, juga masih di Kecamatan Tanjung Lubuk, dan Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk.

Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel III terdiri dari 12 orang. Rombongan langsung dipimpin H Muchendi Mahzarekki Ishak Mekki SE (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel/Fraksi Demokrat). Kemudian H Junaidi (Koordinator Reses/Fraksi PAN), H Askweni (Fraksi PKS), H Nawawi (Fraksi Golkar), Sri Sutandi (Fraksi Nasdem), H Ali Imron (Fraksi Hanura), dan Meri (Fraksi PKB).

Kemudian Raden Gempita (Fraksi Gerindra), Ahmad Firdaus (Fraksi Perindo), Ike Maya Sari (Fraksi PDI Perjuangan), Meli Mustika (Fraksi PDI Perjuangan), dan Kanovriyandi Rasyid (Fraksi Demokrat).

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel III Kabupaten OKI-OI di Tanjung Lubuk. FOTO : VIRALSUMSEL.COM
Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel III Kabupaten OKI-OI di Tanjung Lubuk. FOTO : VIRALSUMSEL.COM

Masih seperti dalam agenda reses sebelumnya, reses kali ini tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Seperti menyediakan tempat cuci tangan gunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian jaga jarak dan semua peserta pakai masker.

Abdul Hakim S. SOS Camat Tanjung Lubuk mengatakan Tanjung Lubuk terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Desa Pangarayan sendiri merupakan desa paling besar dan paling banyak jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Lubuk. Selain pemekaran warga di Kecamatan Tanjung Lubuk sebagian besar ingin perbaikan jalan dan jembatan.

Baca Juga :  Warga Lubuk Ketapang OKI Minta Kembangkan Potensi Wisata Pantai Love

“Di sini ada sekitar 1.800 kepala keluarga (KK). Saya kira memenuhi kriteria untuk menjadi daerah pemekaran. Karena itu kami mewakili warga atau masyarakat Pangarayan minta bisa difasilitasi pemekarkan menjadi dua desa,” kata Abdul Hakim.

Memang kata Abdul Hakim alokasi dana desa Pangarayan paling besar dibanding desa lain di Kecamatan Tanjung Lubuk. “Namun belum tercover semua. Ya, boleh dibilang lebih baik desa lain yang dapat lebih sedikit tapi wilayahnya tidak begitu luas,” tukas dia.

Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel III Kabupaten OKI-OI di Tanjung Lubuk. FOTO : VIRALSUMSEL.COM
Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel III Kabupaten OKI-OI di Tanjung Lubuk. FOTO : VIRALSUMSEL.COM

Sementara itu H Junaidi SE Koordinator Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil III menambahkan para wakil rakyat ini datang dengan rencana persiapan sebelumnya. “Untuk mendatangi warga desa agar bisa menyentuh langsung. Daerah yang kami wakili. Ini desa pertama reses tahap pertama tahun 2021, kami melihat, mendengar, dan menyapa langsung warga di sini,” kata dia.

Tetapi sambung Junaidi karena himbauan pemerintah harus tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19. “Karena berbagai aturan, peserta ikut tatap muka dibatasi. Kita hanya menerima proposal dari masyarakat tanpa harus berdiskusi panjang lebar,” terang dia.

Baca Juga :  Kadis Kominfo Lubuklinggau Kunker ke Kementerian Kominfo dan BSSN

Sementara H Muchendi Mahzareki Ishak Mekki Wakil Ketua DPRD Sumsel menambahkan ini merupakan reses tahap pertama tahun 2021. “Artinya ini merupakan persiapan tahun 2022,” kata Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Fraksi Demokrat ini.

Karena sambung putra sulung H Ishak Mekki mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pemerintah daerah (Pemda) wajib melaksanakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), segala aspirasi yang ada di Dapil masing-masing harus diimformasikan atau diberitahukan kepada pemda.

“Yaitu dalam hal ini pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel. Sehingga apapun bentuknya nanti ini bisa diprogramkan di Pemprov. Karena kita tahu sama-sama saat ini Pemprov Sumsel banyak sekali gelontorkan Bantuan Gubernur atau yang dikenal dengan Bangub. Hampir Rp 600 M yang tahun ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten dan kota yang ada di Sumsel,” kata pemuda yang juga Kepala Bapilu DPD Partai Demokrat Sumsel ini.

Dengan harapan sambung Muchendi Bangub inilah yang bisa menolong daerah-daerah yang ada di Sumsel. “Artinya walupun kewenangan ada kepala daerah, kabupaten dan kota. Tapi kepala daerah yang ada di Kabupaten dan kota bisa mengusulkan kepada Pemprov Sumsel dan tugas kami saat ini bagian dari pada itu akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten sehingga akan kita kawal di Pemprov Sumsel,” ujar dia. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *