PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Kota Palembang terus menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kota yang ramah disabilitas, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan penyediaan ruang publik yang inklusif.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat menerima audiensi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Sekretariat Daerah Kota Palembang, Selasa (13/1/2026).
Aprizal menegaskan, Pemkot Palembang di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terus berupaya menghadirkan pembangunan kota yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, konsep Palembang Sehat dan pembangunan ruang publik yang inklusif bukan sekadar jargon, tetapi menjadi arah kebijakan yang terus diimplementasikan secara bertahap.
“Pemkot Palembang berkomitmen penuh terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setiap pembangunan fasilitas publik wajib memperhatikan standar ramah disabilitas, karena kota ini dibangun untuk semua warga tanpa terkecuali,” tegas Aprizal.
Ia mengungkapkan, saat ini Kota Palembang telah memiliki enam puskesmas ramah disabilitas. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan menjadi 15 puskesmas ramah disabilitas dari total 42 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kota. Target tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju pelayanan kesehatan yang sepenuhnya inklusif.
Aprizal juga menyampaikan apresiasi kepada HWDI Sumsel yang selama satu tahun terakhir aktif mendampingi pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan. Menurutnya, peran aktif organisasi penyandang disabilitas sangat membantu pemerintah dalam memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Ninik Handayani, Technical Assistant Mitra HWDI Sumsel, menjelaskan bahwa kolaborasi antara HWDI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang telah menunjukkan dampak nyata. Salah satunya terlihat pada Puskesmas Basuki Rahmat yang baru diluncurkan sebagai puskesmas ramah disabilitas.
“Kami melakukan audit sosial di enam puskesmas percontohan. Hasilnya cukup menggembirakan, terutama di Puskesmas Basuki Rahmat yang tingkat aksesibilitas infrastrukturnya sudah mencapai sekitar 60 persen,” ujar Ninik.
Meski demikian, Ninik mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, seperti akses jalan, trotoar, serta kualitas interaksi layanan antara tenaga kesehatan dan pasien disabilitas.
Hal senada disampaikan Ketua HWDI Sumsel, Hikma Miliani, yang mengapresiasi respons cepat Pemkot Palembang dan Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti hasil audit sosial. Ia menilai perubahan yang dilakukan cukup signifikan, mulai dari perbaikan toilet, penyediaan akses kursi roda, hingga peningkatan kualitas pelayanan.
“Dari awalnya hanya enam puskesmas, kini ditargetkan seluruh 42 puskesmas menjadi ramah disabilitas. Ini progres yang luar biasa,” ungkap Hikma.
Berkat langkah cepat dan progresif tersebut, Palembang dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas. (bbs)
