SEKAYU, VIRALSUMSEL.COM – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kembali mencatat penurunan angka kemiskinan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 9 Oktober 2026, persentase penduduk miskin di Muba turun menjadi 9,07 persen, dari 9,97 persen pada tahun sebelumnya.
Penurunan sebesar 0,90 poin persentase tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 5.520 jiwa. Jika pada 2025 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 69.610 jiwa, pada 2026 angka itu turun menjadi 64.090 jiwa.
Capaian tersebut menempatkan Muba sebagai kabupaten dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi ketiga di Sumatera Selatan, setelah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Lahat.
Realisasi tersebut juga melampaui target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang ditetapkan sebesar 9,85 persen. Dengan angka kemiskinan mencapai 9,07 persen, capaian terhadap target tersebut tercatat sebesar 108,60 persen.
Selain lebih rendah dari target RKPD, persentase kemiskinan Muba juga berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 9,50 persen. Capaian ini sekaligus lebih baik dibandingkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 untuk 2026, yakni sebesar 11,78 persen.
Hasil tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Muba, Nugraha Pukuh, SST, MEKK, kepada Bupati Muba H. M. Toha Tohet, SH, dalam pertemuan di Ruang Rapat Kantor Bupati Muba, Selasa (13/10/2026).
Bupati Muba Apresiasi Penurunan Kemiskinan
Bupati Muba H. M. Toha Tohet mengapresiasi kontribusi BPS, perangkat daerah, dan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan di wilayahnya.
Menurut Toha, penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menegaskan, Pemkab Muba akan terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah program, di antaranya Program Keluarga Maju, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan sektor pertanian, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari upaya tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.
Toha menyampaikan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Turut Membaik
Perbaikan kondisi kemiskinan di Muba tidak hanya terlihat dari penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Indikator lain yang turut menunjukkan perkembangan positif adalah indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2.
Berdasarkan data yang disampaikan, indeks kedalaman kemiskinan Muba turun dari 1,49 pada 2025 menjadi 0,88 pada 2026. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,38 menjadi 0,12.
Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada saat yang sama, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin berkurang.
Kondisi ini menjadi indikator tambahan dalam melihat perkembangan penanggulangan kemiskinan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari perbaikan kondisi ekonomi kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Kepala Bapperida Muba, Dr. Mursalin, SE, MM, mengatakan data BPS tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
Menurutnya, hasil pengukuran kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan berikutnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi ant perangkat daerah agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan tepat sasaran.
Garis Kemiskinan Muba Naik 8,27 Persen
Di sisi lain, Kepala BPS Muba Nugraha Pukuh menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan perlu terus diikuti intervensi yang konsisten dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada 2026, garis kemiskinan Kabupaten Muba tercatat sebesar Rp678.983 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 8,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin berdasarkan standar statistik. Perubahan nilainya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan program bantuan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Sementara itu, Asisten I Setda Muba H. Ardiansyah, SE, MM, PhD, CMA, turut menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, upaya mempertahankan tren penurunan kemiskinan membutuhkan perhatian terhadap stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan program pembangunan.
Meski persentase kemiskinan terus menurun, masih terdapat sekitar 64.090 jiwa penduduk Muba yang tercatat miskin pada 2026. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah belum selesai.
Pemkab Muba berkomitmen melanjutkan program pemberdayaan ekonomi dan memperluas akses terhadap layanan dasar agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba Zulkarnain, SE; Plt. Kepala Dinas Sosial Muba H. Deny, SH, M.Si; Plt. Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri, SH; Kabag Prokopim Setda Muba M. Agung Perdana, SSTP, M.Si; serta jajaran BPS Kabupaten Musi Banyuasin.
Ke depan, tantangan Pemkab Muba bukan hanya mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan, melainkan juga memastikan perbaikan indikator tersebut diikuti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas layanan publik. Dengan kebijakan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (bbs/ion)
