Jakarta, viralsumsel.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025, menyusul situasi politik yang memanas akibat gelombang aksi demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, 31 Agustus 2025.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak 1 September 2025,” kata Sarmuji dalam keterangan resmi melalui video yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (31/8).
Pertimbangan Golkar: Aspirasi Publik Jadi Prioritas
Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi pegangan utama partai dalam setiap langkah politiknya.
“Seluruh kiprah partai merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring di Jakarta.
“Golkar berkomitmen menjaga disiplin dan etika di lingkungan partai, terutama bagi para wakil rakyat yang mengemban amanah masyarakat,” tegas Sarmuji.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap kader Golkar yang duduk di parlemen mematuhi nilai-nilai moral serta aturan partai.
Latar Belakang: Aksi Massa Berujung Tragedi
Keputusan menonaktifkan Adies Kadir tak lepas dari rentetan aksi unjuk rasa di Jakarta yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Pada 25 Agustus 2025, ribuan massa menggelar aksi di depan gerbang utama DPR RI, menolak kebijakan terkait tunjangan anggota DPR.
Gelombang aksi kembali terjadi pada 28 Agustus 2025, yang berujung bentrok antara demonstran dan aparat kepolisian.
Puncaknya, pada malam hari, terjadi insiden tragis di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, saat Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.
Kericuhan ini bermula ketika aparat mencoba membubarkan massa yang bertahan di sekitar kawasan Senayan. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan aksi lanjutan di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, yang melibatkan ratusan pengemudi ojek daring dan berbagai elemen masyarakat.
Proses Hukum: 7 Anggota Brimob Diperiksa
Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, mengonfirmasi bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga berada di dalam rantis saat insiden terjadi. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan internal.
Nama-nama anggota Brimob yang disebut terlibat antara lain Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan pihaknya akan mengusut tuntas peristiwa tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban dan publik.
Golkar Ingin Pulihkan Kepercayaan Publik
Keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir diyakini sebagai sinyal politik kuat bahwa Partai Golkar ingin menegakkan integritas di tengah tekanan publik.
Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Adies Kadir terkait pencopotannya dari posisi anggota DPR. (bbs)
