PALEMBANG, viralsumsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Selatan, Hj. Eva Susanti, kembali turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat pesisir.
Dalam kegiatan reses di Palembang, 21 Oktober 2025, senator yang juga anggota MPR RI ini berdialog dengan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumsel guna mendengarkan langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi nelayan di daerah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Hutpal Permata Putra, ST (Wakil Ketua DPD HNSI Sumsel), Mala Riyanto, SE (Sekretaris Jenderal), Dipo Simpati Alam (Bendahara), Mala Risva, SKM., M.Si (Kepala Biro Humas), Gamal (Kepala Biro Lintang), Yuni Darti (Wakil Sekjen), serta sejumlah pengurus lainnya seperti Miza Asmini, SE selaku Plt. Ketua DPC HNSI Kota Palembang.
Nelayan Keluhkan Rumitnya Perizinan dan Minimnya Perlindungan
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi dan keluhan mencuat. Salah satu isu utama adalah rumitnya proses perizinan kapal tangkap nelayan, yang dinilai belum berpihak pada masyarakat kecil.
Para nelayan juga mengeluhkan minimnya perlindungan keselamatan di laut, termasuk kasus tragis penembakan nelayan di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin.
Selain itu, nelayan juga menyampaikan harapan agar pemerintah lebih serius menjalankan kebijakan swasembada pangan di sektor perikanan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka.
Masalah Subsidi dan Pendirian SPBN Masih Jadi Kendala
Persoalan lain yang turut disuarakan ialah terkait pengelolaan subsidi solar yang selama ini dirasa belum tepat sasaran. Harga bahan bakar untuk nelayan masih tergolong tinggi, sehingga koperasi nelayan meminta dukungan agar dapat mengelola langsung subsidi tersebut.
Nelayan juga menyoroti lambatnya proses pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Banyuasin.
Meski sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, proses perizinan di tingkat provinsi dan kementerian masih terkendala. Mereka berharap ada dorongan kuat dari pemerintah pusat agar proyek ini segera terealisasi.
Dorongan Pengembangan Kampung Nelayan dan Penanganan Pencemaran Sungai Musi
Aspirasi lain yang mencuat adalah mengenai Kampung Nelayan di kawasan Gandus–Pulokerto, Palembang, yang dinilai berpotensi besar menjadi pusat wisata ikan dan sentra penjualan hasil perikanan.
Sayangnya, aset milik Pemkot Palembang itu kini tidak terurus dengan baik. Para nelayan meminta perhatian serius agar kawasan tersebut dikembangkan menjadi ruang ekonomi baru yang membuka lapangan kerja.
Selain itu, nelayan juga menyoroti tingginya tingkat pencemaran di Sungai Musi akibat limbah pabrik dan aktivitas tambang batubara. Keberadaan ponton batubara yang melintas di sungai kerap merusak jaring nelayan tanpa adanya ganti rugi yang layak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hj. Eva Susanti berjanji akan menindaklanjuti masukan para nelayan ke kementerian terkait, terutama dalam hal perizinan, subsidi BBM, dan pengelolaan lingkungan perairan.
“Kita harus pastikan nelayan mendapatkan perlindungan dan kemudahan dalam bekerja. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir yang harus diberdayakan, bukan dikesampingkan,” tegas Eva Susanti Senator ,sebutan Anggota DPD RI, asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko (BHL), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). (bbs)
