Jakarta, viralsumsel.com – Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional bertajuk “Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah” yang digelar di Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Rakor nasional ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat kolaborasi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya penegakan integritas serta penguatan sistem pengawasan anggaran di lingkungan birokrasi daerah. Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menekankan urgensi penerapan prinsip-prinsip good governance di seluruh lini pemerintahan, khususnya di tingkat daerah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Kita berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), agar penggunaan anggaran daerah bisa dilakukan secara akuntabel, efisien, dan efektif,” ujar Johanis Tanak di hadapan para kepala daerah dan pimpinan DPRD yang turut hadir dalam forum tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa praktik korupsi sering kali bermula dari lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya komitmen terhadap nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, peran aktif kepala daerah dalam membangun budaya birokrasi yang bersih sangatlah vital.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menguatkan sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus menjalankan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami menyambut baik rakor ini sebagai bagian dari penguatan integritas dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prabumulih siap mendukung program pencegahan korupsi melalui digitalisasi layanan, penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan publik,” ujar Wali Kota Arlan usai mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam forum ini, KPK juga memaparkan sejumlah strategi pencegahan korupsi berbasis sistem yang telah diterapkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), yang hasilnya akan menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
Selain itu, para kepala daerah diberikan ruang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang tantangan dan solusi dalam menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi yang terukur dan berdampak nyata.
Langkah-langkah seperti transparansi pengadaan barang dan jasa, keterbukaan informasi publik, perizinan terpadu berbasis digital, serta penguatan kapasitas inspektorat daerah menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat integritas kepala daerah dan jajaran pemerintahannya dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan sinergi yang solid antara KPK dan pemerintah daerah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diyakini akan semakin efektif dan berkelanjutan. (bbs)
