Lewati ke konten
Prabumulih, viralsumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih menerima kunjungan resmi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka audiensi dan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Rombongan Ombudsman RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansya, SH., M.Hum, didampingi oleh Asisten Penerima & Verifikasi Laporan, Irpan, serta Asisten Pemeriksa Laporan, Agung Pranata, disambut hangat oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, di ruang kerjanya, Selasa, 23 September 2025 .
Evaluasi dan Masukan Strategis
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Prabumulih. Evaluasi ini merupakan bagian dari tugas Ombudsman untuk memastikan kepatuhan instansi pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurut Adrian Agustiansya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, baik dalam hal transparansi, aksesibilitas layanan, maupun peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan agar tercipta suasana pemerintahan yang lebih partisipatif dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kota Prabumulih berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan undang-undang, bebas dari praktik maladministrasi, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Adrian.
Komitmen Pemkot Prabumulih
Menanggapi hal itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan masukan dari Ombudsman. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan mutu layanan publik di berbagai sektor, mulai dari perkabelan, kelistrikan, layanan kesehatan, hingga kedisiplinan ASN.
“Kami menyambut baik masukan dari Ombudsman RI. Pemkot Prabumulih selalu berupaya agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Kedisiplinan ASN juga akan terus kita perkuat agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang maksimal,” ujar Arlan.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa salah satu fokus utama adalah mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses. Selain itu, Pemkot juga akan memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui forum-forum komunikasi, sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik.
Sinergi untuk Indonesia Bebas Maladministrasi
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Prabumulih untuk mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya sinergi bersama Ombudsman, diharapkan potensi maladministrasi seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya kepastian prosedur, hingga diskriminasi layanan dapat diminimalisir.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Organisasi, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. Kehadiran pejabat lintas dinas ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman secara komprehensif.
Harapan ke Depan
Melalui audiensi ini, baik Ombudsman RI maupun Pemkot Prabumulih berharap tercipta standar pelayanan publik yang lebih baik. Ombudsman akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan, sementara Pemkot Prabumulih berkomitmen untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.
“Tujuan kita sama, yaitu menciptakan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari maladministrasi. Kami yakin dengan kerja sama yang baik, hal ini bisa terwujud,” tutup Adrian. (man)
