viralsumsel.com ,Kayuagung – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur meski tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI Dapil Sumsel II, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M, ke Kabupaten OKI.
Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat komunikasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyatukan komitmen dalam menghadapi keterbatasan fiskal secara bersama-sama.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya DPR RI, sangat krusial di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang tengah diberlakukan.
“Sinergi ini bukan hanya soal silaturahmi, tetapi merupakan jawaban atas tantangan pembangunan. Kami butuh dukungan dari pusat agar pembangunan di OKI terus berlanjut dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Muchendi saat menerima Wahyu Sanjaya di Ruang Rapat Bupati OKI.
Muchendi menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai penyesuaian program sesuai arahan Presiden RI terkait efisiensi belanja. Ia menyebut, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan seremonial kini dialihkan untuk program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh program diarahkan ke hal-hal yang berdampak langsung,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah OKI, khususnya jalan dan jembatan rusak yang berdampak pada aktivitas dan mobilitas warga.
“Saya berharap melalui komunikasi aktif dengan DPR RI, kita dapat mengupayakan pembiayaan dari pusat, baik lewat program kementerian maupun dana transfer daerah,” ucap Muchendi.
Menanggapi hal itu, H. Wahyu Sanjaya menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah, terutama dalam hal pendanaan pembangunan.
“Kunjungan ini bukan formalitas. Saya datang untuk mendengar langsung kebutuhan daerah dan akan menyuarakannya ke pusat, terutama agar OKI tetap bisa membangun meski anggarannya terbatas,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Wahyu mengaku memahami beban fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menyebut, keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi hambatan serius yang harus segera dicari solusinya.
“Kita perjuangkan alokasi yang adil, terutama bagi daerah seperti OKI yang wilayahnya luas dan memiliki kebutuhan infrastruktur yang tinggi,” katanya.
Wahyu juga mengajak Pemkab OKI untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, baik secara formal maupun informal.
“Jangan sampai ada program yang tertunda hanya karena miskomunikasi. Kita harus saling terhubung agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran,” imbuhnya.
Ia menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa sinergi antara DPR RI dan Pemkab OKI harus terus terjalin erat dalam menyusun kebijakan dan merumuskan solusi-solusi pembangunan ke depan.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, saya yakin kita bisa atasi berbagai persoalan pembangunan secara efisien dan berkelanjutan,” pungkas Wahyu. (zep)
