PALEMBANG, viralsumsel.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang memaparkan berbagai capaian pembangunan, potensi ekonomi daerah, hingga tantangan penataan ruang saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Auditorium Grha Bina Praja, Palembang, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, implementasi program prioritas Presiden, serta persoalan agraria dan tata ruang.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Dr. Dede Yusuf, didampingi sejumlah anggota lintas fraksi, di antaranya Giri Ramanda N. Kiemas, Rycko Menoza, Azis Subekti, Iwan Kurniawan, Aus Hidayat Nur, Ahmad Heryawan, hingga Ishak Mekki, serta mitra kerja Komisi II DPR RI.
Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Kami meyakini keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di daerah. Karena itu sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat,” ujar Cik Ujang.
Sumsel Miliki Potensi Besar sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
Dalam paparannya, Cik Ujang menjelaskan Sumatera Selatan memiliki kekuatan besar di berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian, perkebunan, energi, pertambangan, industri, perdagangan hingga jasa.
Didukung posisi geografis yang strategis serta infrastruktur yang terus berkembang, Sumsel dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sekaligus penopang ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia juga membeberkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif pembangunan daerah.
Pada tahun 2025, ekonomi Sumsel tumbuh 5,35 persen secara year on year (yoy), meningkat dibandingkan 5,03 persen pada tahun sebelumnya.
Sektor akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 9,66 persen, sedangkan sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 23,99 persen.
Sementara memasuki Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sumsel tetap terjaga di angka 5,34 persen (yoy) dengan sektor akomodasi dan makan minum kembali mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,32 persen.
Kemiskinan Turun, Pengangguran Menyusut
Tidak hanya ekonomi yang tumbuh positif, Cik Ujang menyebut kualitas pembangunan masyarakat juga terus mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 10,97 persen pada 2024 menjadi 9,85 persen pada 2025.
Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 3,86 persen menjadi 3,59 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel juga mengalami peningkatan dari 73,84 menjadi 74,76.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fokus Penataan Ruang dan Penyelesaian Konflik Agraria
Dalam kesempatan itu, Cik Ujang menegaskan seluruh pembangunan di Sumatera Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang, sinkronisasi pembangunan, dan pengendalian kawasan.
Pemerintah Provinsi Sumsel, kata dia, terus mengembangkan struktur ruang yang lebih terintegrasi agar distribusi barang, mobilitas masyarakat, hingga investasi dapat berlangsung lebih efisien.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tata ruang juga diarahkan menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya sehingga pembangunan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Meski demikian, Cik Ujang mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Beberapa di antaranya meliputi percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), integrasi data spasial, penyelesaian konflik agraria lintas sektor, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
Karena itu, Pemprov Sumsel berharap Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat memberikan dukungan melalui penyempurnaan regulasi serta penguatan kelembagaan.
“Kami berharap kunjungan kerja ini menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, pelayanan publik meningkat, investasi bertumbuh, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan,” tutur Cik Ujang.
Komisi II DPR RI Serap Masukan Daerah
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan kunjungan ke Sumatera Selatan bertujuan menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan tugas Komisi II di bidang pemerintahan daerah, aparatur sipil negara, pertanahan, hingga hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, setelah lebih dari satu dekade diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, khususnya menyangkut peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Komisi II juga menaruh perhatian terhadap percepatan penyusunan RDTR, penyelesaian sengketa batas wilayah, persoalan Hak Guna Usaha (HGU), konflik pertanahan dengan masyarakat, hingga pelaksanaan sistem merit dalam rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seluruh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumsel nantinya akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPR RI dalam menyempurnakan berbagai regulasi dan kebijakan di tingkat nasional. (bbs/ion)
