OGAN ILIR, viralsumsel.com – DPRD Kabupaten Ogan Ilir kembali menegaskan perannya sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan daerah. Hal itu terlihat dalam lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025 yang digelar dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Ogan Ilir, Selasa (14/4/2026).
Sidang tersebut menjadi perhatian karena memuat agenda penyampaian jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya telah disampaikan pada rapat terdahulu. Forum ini dinilai penting sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Jawaban Pemerintah Daerah Disampaikan Wakil Bupati
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, dalam suasana tertib dan konstruktif. Mewakili Bupati Ogan Ilir, H. Ardani hadir menyampaikan tanggapan resmi pemerintah terhadap kritik, saran, serta masukan dari tujuh fraksi DPRD.
Jawaban tersebut mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan layanan publik, hingga efektivitas program pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
DPRD Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam forum tersebut, Ahmad Syafe’i menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana program pemerintah berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” ujarnya dalam rapat paripurna. DPRD menilai proses tanya jawab antara legislatif dan eksekutif tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen kontrol pemerintahan yang sehat.
Camat dan OPD Ikut Jadi Sorotan
Rapat tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran para camat menjadi penting karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.
Sejumlah catatan fraksi DPRD sebelumnya memang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, termasuk persoalan administrasi, infrastruktur dasar, dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.
Evaluasi Berlanjut ke Tingkat Komisi
Setelah penyampaian jawaban pemerintah daerah, tahapan evaluasi LKPJ akan dilanjutkan ke pembahasan tingkat komisi dan alat kelengkapan dewan. Pendalaman itu bertujuan agar seluruh rekomendasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dapat dirumuskan secara objektif, komprehensif, dan memberi dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
DPRD Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (win)
