SEKAYU, VIRALSUMSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai mematangkan pembahasan arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Salah satu langkah awal yang dilakukan yakni menggelar rapat pra pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Muba 2027.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (2/11/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari tahapan awal untuk menyelaraskan pandangan antara legislatif dan eksekutif sebelum memasuki pembahasan anggaran yang lebih mendalam.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs Syafaruddin, M.Si., Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, S.E., anggota Badan Anggaran DPRD Muba, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Banyuasin.
Pembahasan KUA-PPAS memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Melalui tahapan ini, program serta kegiatan yang direncanakan untuk tahun mendatang akan diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Muba Syafaruddin menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS RAPBD 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan keuangan daerah.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD agar program pembangunan yang direncanakan memiliki arah dan prioritas yang jelas.
Ia menjelaskan, penyusunan kedua dokumen tersebut harus mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya. Selain itu, kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor penting agar rencana anggaran yang disusun dapat dilaksanakan secara realistis.
“Perumusan KUA dan PPAS harus mengacu pada evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya serta memperhitungkan kapasitas keuangan daerah. Kami berharap proses pembahasan dapat berlangsung secara konstruktif, terarah, dan selesai sesuai jadwal,” ujar Syafaruddin.
DPRD Muba Minta Anggaran Tepat Sasaran
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Muba Afitni Junaidi Gumay menyampaikan bahwa lembaga legislatif akan mencermati secara menyeluruh setiap komponen anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar menjadi agenda rutin dalam proses penyusunan APBD, tetapi juga menjadi kesempatan bagi DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap program dan kegiatan yang direncanakan perlu dikaji berdasarkan urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran yang nantinya disepakati dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.
Afitni juga menilai rapat pra pembahasan menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan pandangan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Kami ingin pembahasan KUA-PPAS ini menghasilkan perencanaan yang masuk akal, memiliki target terukur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Musi Banyuasin. DPRD akan memastikan seluruh proses berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara cermat agar setiap kebijakan belanja pemerintah daerah memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Sinkronisasi Program Pembangunan Tahun 2027
Melalui rapat pra pembahasan tersebut, Banggar DPRD Muba bersama TAPD diharapkan dapat menyelaraskan berbagai usulan program pembangunan dengan prioritas daerah dan kebijakan pembangunan nasional.
Keselarasan tersebut diperlukan agar penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebelumnya juga menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas belanja. Program yang dinilai strategis perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
Dengan dimulainya tahapan pra pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027, proses penyusunan anggaran Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan berlangsung lebih terarah, transparan, dan akuntabel.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan APBD 2027 nantinya mampu mendukung agenda pembangunan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. (dev/ion)
