Jakarta — viralsumsel.com | Pertumbuhan jumlah investor aset kripto di Indonesia kian pesat, namun hal ini belum dibarengi dengan peningkatan literasi yang memadai di kalangan masyarakat.
Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, terdapat kekhawatiran bahwa lonjakan minat terhadap aset digital belum diiringi dengan pemahaman yang cukup terhadap risiko dan mekanisme investasi berbasis teknologi blockchain.
Menurut laporan resmi OJK, hingga April 2025 jumlah investor aset kripto di Indonesia telah mencapai 14,16 juta pengguna, naik dari 13,71 juta pada bulan sebelumnya.
Bahkan, nilai transaksi kripto selama bulan April tercatat sebesar Rp 35,61 triliun, meningkat signifikan dari Rp 32,45 triliun pada Maret. Meski angka ini menunjukkan geliat positif sektor keuangan digital, rendahnya literasi keuangan justru menjadi sorotan utama.
Dalam SNLIK 2025, aset kripto mulai dikategorikan sebagai bagian dari kelompok “Lembaga Jasa Keuangan Lain” di bawah payung Data Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Namun demikian, tidak ada pemisahan khusus mengenai indeks literasi aset kripto, yang menyulitkan pemetaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap instrumen digital ini secara spesifik.
Secara umum, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,64%, sedangkan tingkat inklusi mencapai 92,74%. Meski kesenjangan ini sudah cukup mencolok, situasi lebih mengkhawatirkan terjadi di sektor-sektor nonkonvensional seperti keuangan syariah dan kripto.
Literasi keuangan syariah saja hanya berada pada kisaran 43,42%, yang mencerminkan minimnya pemahaman terhadap alternatif instrumen keuangan yang semakin berkembang.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren ini. Ia menilai bahwa antusiasme masyarakat terhadap investasi kripto tidak boleh sekadar didorong oleh tren atau potensi cuan, melainkan harus disertai edukasi yang kuat agar investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan akurat.
“Kami menyadari bahwa peningkatan inklusi digital tanpa fondasi literasi yang kuat justru dapat menciptakan risiko yang lebih besar. Literasi adalah kunci utama untuk membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Calvin dalam keterangan resminya.
Tokocrypto sendiri telah menggagas berbagai program edukasi berbasis komunitas, termasuk seminar di kampus, pelatihan daring, dan roadshow ke berbagai kota kecil, guna memastikan pemahaman terhadap kripto tidak hanya terkonsentrasi di kota besar saja.
Calvin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak swasta, regulator, dan institusi pendidikan untuk membentuk ekosistem literasi digital yang terstruktur dan inklusif.
Sebagai perbandingan, sejumlah negara seperti Singapura telah lebih dahulu mengintegrasikan edukasi teknologi blockchain ke dalam sistem pendidikan nasional mereka.
Universitas-universitas ternama seperti National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) telah membuka mata kuliah khusus tentang kripto dan teknologi terdesentralisasi lainnya, didukung penuh oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). Langkah ini dinilai efektif dalam menciptakan talenta digital sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang potensi dan risiko kripto.
Calvin berharap pemerintah Indonesia juga bisa mengadopsi pendekatan serupa, mengingat tren investor kripto di tanah air diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
“Dengan jumlah pengguna yang terus tumbuh, Indonesia harus mengambil peran aktif dalam memastikan pertumbuhan ini tidak menjadi bumerang. Literasi digital yang rendah bisa membuka celah bagi praktik penipuan dan kerugian finansial,” tegasnya. (win)
