VIRALSUMSEL.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kembali membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumsel mendapatkan tambahan kuota sekitar 13.000 unit program perumahan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengentasan rumah tidak layak huni.
Kabar baik tersebut terungkap saat Gubernur Herman Deru menerima audiensi Kepala Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, Yustin Patria Primordia bersama jajaran di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan itu tidak hanya membahas perkembangan program perumahan yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengungkapkan bahwa tambahan kuota program perumahan tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Sumatera Selatan melalui sejumlah program strategis di sektor perumahan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program rehabilitasi rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Alhamdulillah, dari hasil komunikasi yang telah dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kementerian Dalam Negeri, Sumatera Selatan mendapatkan tambahan kuota program perumahan. Bahkan ada bonus kuota tambahan yang jumlahnya mencapai sekitar 13 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 ribu unit sudah dipastikan pembagiannya secara proporsional kepada daerah-daerah,” ujar Herman Deru.
Ia menilai tambahan kuota tersebut merupakan peluang besar bagi daerah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
Herman Deru menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempersiapkan data penerima manfaat secara akurat agar program dapat berjalan tepat sasaran.
Usai audiensi, Herman Deru bersama Kepala BP3KP Sumatera V melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kantor Wali Kota Palembang. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi dengan Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa terkait kesiapan pelaksanaan launching program perumahan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026.
Menariknya, Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran nasional sejumlah program perumahan yang digagas pemerintah pusat. Kepercayaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen dan kesiapan Sumsel dalam mendukung program pembangunan sektor perumahan.
Tidak hanya itu, Herman Deru juga membawa kabar spesial bagi masyarakat Kota Palembang. Bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang, pemerintah pusat memberikan tambahan kuota BSPS yang cukup signifikan.
Awalnya, Kota Palembang telah mendapatkan alokasi sebanyak 600 unit bantuan. Namun setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 1.091 unit.
“Awalnya kuota yang sudah pasti untuk Palembang sebanyak 600 unit. Karena bertepatan dengan hari jadi Kota Palembang, saya meminta agar dilakukan penambahan berdasarkan data yang valid. Alhamdulillah, jumlahnya kini menjadi 1.091 unit sebagai hadiah istimewa untuk masyarakat Kota Palembang,” ungkap Herman Deru.
Menurutnya, tambahan bantuan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.
Dalam kesempatan yang sama, Herman Deru juga melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur.
Dalam pembicaraan tersebut, Gubernur Sumsel menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan maupun penerima manfaat program.
Ia menyebut kebijakan tersebut akan memudahkan daerah dalam menyusun prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain itu, Herman Deru juga mengusulkan konsep pembangunan yang lebih terintegrasi. Ia berharap pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak dilakukan secara terpencar, melainkan dikelompokkan dalam satu kawasan tertentu seperti lingkungan RT atau RW.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perubahan wajah lingkungan permukiman sekaligus meningkatkan kualitas kawasan secara menyeluruh.
“Yang terpenting adalah data penerima manfaat harus benar-benar valid. Saya juga memiliki gagasan agar pembangunan rumah dilakukan dalam satu kawasan tertentu sehingga manfaatnya lebih terlihat dan memberikan perubahan yang signifikan bagi lingkungan sekitar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera V, Yustin Patria Primordia, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap berbagai program pembangunan perumahan.
Ia optimistis sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota akan mempercepat pencapaian target peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Selatan.
Pelaksanaan launching nasional program perumahan pada akhir Juni 2026 mendatang diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Selatan. (win)
