LAHAT, viralsumsel.com – Insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Minggu malam (29 Juni 2025), sekitar pukul 23.14 WIB, bukan hanya memutus akses strategis antara Kabupaten Lahat dan Muara Enim, tetapi juga menyulut keprihatinan mendalam dari para pemangku kepentingan di Sumatera Selatan.
Salah satunya datang dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, yang langsung menyoroti lemahnya pengawasan serta urgensi perbaikan infrastruktur vital di wilayah tersebut. Dalam keterangannya kepada media, Senin (30/6/2025), Andie meminta agar Pemerintah Provinsi bergerak cepat menangani dampak jembatan ambruk dan segera mempercepat pembangunan pengganti.
“Kami sangat prihatin atas peristiwa ini. Jembatan Muara Lawai bukan sekadar penghubung dua kabupaten, tapi juga nadi perekonomian yang mendukung distribusi logistik dan mobilitas warga. Pemerintah harus bertindak cepat,” tegasnya.
Daya Tampung Terlampaui, Perlu Regulasi Tegas
Jembatan yang dibangun sejak era 1970-an itu memang telah lama menjadi tulang punggung konektivitas lintas wilayah di Sumsel. Namun, intensitas dan volume kendaraan bertonase berat, khususnya angkutan batubara, diduga kuat menjadi pemicu utama kerusakan dan akhirnya menyebabkan ambruknya struktur jembatan.
Ketua DPRD Sumsel ini secara gamblang menyebut bahwa kasus ini adalah alarm nyata atas kurangnya pengawasan dan minimnya regulasi terkait pengelolaan serta perawatan infrastruktur strategis di daerah.
“Kami mendorong Gubernur Sumsel untuk segera merancang regulasi yang lebih spesifik. Misalnya melalui Peraturan Gubernur, yang mengatur soal batas maksimal tonase kendaraan yang boleh melintasi jembatan-jembatan strategis,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Ia juga menekankan perlunya jadwal pemeriksaan berkala terhadap jembatan dan jalan raya oleh instansi teknis seperti Dinas PU Bina Marga, agar potensi kegagalan struktur bisa dideteksi lebih dini sebelum terjadi bencana.
Efek Domino ke Sosial dan Ekonomi
Andie juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat akibat terputusnya jembatan tersebut. Kendaraan logistik kini harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan tidak efisien, menyebabkan keterlambatan distribusi barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga bahan bakar ke daerah sekitar.
“Kami tidak bisa membiarkan masyarakat dan dunia usaha menderita lebih lama. Harus ada penanganan darurat agar arus barang dan orang bisa segera kembali normal. Jangan sampai ekonomi lokal terganggu hanya karena lambannya respons,” tambahnya.
Lebih jauh, DPRD Sumsel akan memastikan fungsi pengawasan legislatif berjalan maksimal untuk mendorong percepatan perbaikan, baik untuk penanganan sementara maupun pembangunan jangka panjang jembatan pengganti.
Seruan Penguatan Kolaborasi dan Sanksi Tegas
Ketua DPRD juga menyerukan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, perusahaan tambang, dan instansi teknis agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menyoroti bahwa tak jarang perusahaan tambang lepas tangan dalam kerusakan infrastruktur publik yang mereka manfaatkan.
“Kita tidak bisa membiarkan perusahaan hanya mengambil keuntungan tanpa kontribusi terhadap pemeliharaan infrastruktur. Jika perlu, evaluasi dan sanksi tegas harus diterapkan,” tukasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar insiden ini menjadi titik balik pembenahan besar-besaran terhadap pengelolaan infrastruktur di Sumatera Selatan. (lib)
