viralsumsel.com, PALEMBANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi Partai Demokrat, H A Gani Subit lakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2022.
Anggota DPRD Sumsel dari Komisi V (Bidang Kesejarteraan Rakyat) ini Bersama rombonggan Anggota DPRD Sumsel lain untuk berkonsultasi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM di tanah air.
“Kita berharap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM agar tepat sasaran. Sata ini belum masuk data kemiskinan di Sumsel diperkirakan lebih dari 1 juta penduduk,” ujar A Gani Subit politisi senior Partai Demokrat asal Dapil Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara ini.
Seperti diberitakan sebelumnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat H A Gani Subit. Menurut Mang Gani ,sapaan H A Gani Subit- ini Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.
So, dia menilai bahwa kenaikan harga BBM bukanlah satu solusi dari penyelesaian melonjaknya nilai subsidi sepanjang 2022. Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada yang pihak yang berhak. “Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi asal Muratara ini menilai Kenaikan harga Pertalite dan Solar akan mempengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya. “Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target,” sambung dia.
Untuk itu, Mang Gani yang mewakili Demokrat mengungkapkan bahwa akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi bbm agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada.
“Kami Partai Demokrat bersama dengan rakyat, sudah menyampaikan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka bagaimana rakyat dapat sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan tidak ada upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. “Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” ungkap dia.
Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. “Lalu, uangnya sekarang kemana? Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” tukas dia. (ion)
