PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengakselerasi program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kota Palembang dinilai memiliki kesiapan yang cukup matang dan berpotensi menjadi daerah percontohan dalam implementasi program nasional tersebut.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, dengan Sekretaris Jenderal Kemensos, Dr. Robben Rico, yang berlangsung di Kantor Kemensos, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemensos memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Pemerintah Kota Palembang yang dinilai serius dalam mendukung realisasi Sekolah Rakyat. Palembang bahkan dipandang sebagai wilayah strategis karena telah mulai menjalankan konsep awal program yang menyasar langsung anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
Menurut Robben Rico, kesiapan Palembang menjadi nilai tambah dalam percepatan pelaksanaan program ini. Namun demikian, ia menekankan bahwa aspek legalitas lahan dan administrasi harus segera dituntaskan agar proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Status lahan harus benar-benar jelas dan bebas dari sengketa. Ini penting agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa berjalan lancar sesuai target,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menjamin hak pendidikan seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. Konsepnya tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar siswa secara menyeluruh.
Setiap peserta didik nantinya akan mendapatkan dukungan pembiayaan sekitar Rp4 juta per bulan, yang meliputi kebutuhan makan, perlengkapan sekolah, hingga operasional tenaga pendidik. Fasilitas yang disediakan pun dirancang setara dengan sekolah unggulan nasional, bahkan ditargetkan mampu menyamai standar pendidikan seperti di SMA Taruna Nusantara.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memutus rantai kemiskinan,” tegas Robben.
Sementara itu, Sekda Palembang Aprizal Hasyim menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas sekitar 6,7 hektare, lengkap dengan rencana pengembangan infrastruktur penunjang.
Selain itu, Pemkot juga tengah menyiapkan berbagai kelengkapan administrasi seperti dokumen AMDAL serta analisis dampak lalu lintas guna memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen ditargetkan mulai pada Juni 2026. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan luas lahan sekitar 6,9 hektare.
Aprizal menambahkan, keterbatasan aset yang dimiliki Pemkot tidak menjadi hambatan berarti, karena pihaknya mendapat dukungan dari Lanud melalui skema pinjam pakai lahan sambil menunggu proses hibah selesai.
Sekolah Rakyat ini nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk seragam dan fasilitas penunjang lainnya, akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, M. Raimon Lauri, menegaskan bahwa program ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, terutama kelompok Desil 1 dan 2 yang selama ini memiliki risiko tinggi putus sekolah.
Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dengan demikian, kehadiran Sekolah Rakyat benar-benar mampu memberikan manfaat bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Program ini harus tepat sasaran, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak tanpa biaya,” ujarnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan di Kota Palembang. (bbs)
