MUBA, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya mencari terobosan dalam pembiayaan pembangunan agar berbagai program strategis tetap berjalan di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Webinar Series I “Creative Financing & Funding KPBU” bertema “Strategi Inovatif untuk Pembiayaan Infrastruktur Daerah” yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Sekda Muba, Kamis (16/7/2026).
Webinar tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, yang menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Agus Fatoni, pemerintah daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah perlu mulai mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan alternatif yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Daerah harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Agus Fatoni.
Ia menjelaskan, daya saing suatu negara maupun daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, efektivitas tata kelola pemerintahan, kemudahan berusaha, hingga kemampuan menciptakan inovasi.
Hal tersebut tercermin dalam sejumlah indikator internasional seperti Global Competitiveness Index (GCI), Logistics Performance Index (LPI), dan Global Innovation Index (GII).
Dalam pemaparannya, Agus Fatoni juga mencontohkan negara-negara seperti Singapura, Jerman, Belanda, dan Swiss yang mampu membangun sistem logistik yang efisien sehingga biaya distribusi dapat ditekan dan daya saing produk meningkat di pasar global.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan telekomunikasi, hingga sektor energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tingkat pemerintah daerah, optimalisasi APBD tetap menjadi prioritas, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar, penyusunan studi kelayakan proyek, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemberian berbagai insentif bagi investor.
Namun demikian, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat membuat APBD dan APBN belum mampu menjadi satu-satunya sumber pendanaan.
Dalam webinar tersebut dipaparkan bahwa kemampuan pembiayaan melalui APBN dan APBD saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan pembangunan nasional. Sementara 60 persen sisanya harus dipenuhi melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sektor swasta.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai skema creative financing, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, green bonds, blended finance, carbon finance, dana filantropi, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga investasi strategis.
Berbagai instrumen tersebut dinilai mampu menjadi solusi percepatan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan program-program prioritas daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.
Pada sesi diskusi, para peserta juga membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pembiayaan kreatif, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal, kesiapan proyek yang akan ditawarkan kepada investor, hingga belum meratanya pemahaman mengenai penerapan skema KPBU.
Keikutsertaan Pemkab Musi Banyuasin dalam webinar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur sekaligus membuka peluang penerapan berbagai model pembiayaan inovatif demi mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing daerah di masa mendatang. (dev)
