SEKAYU, viralsumsel.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memperkuat akurasi data sosial guna menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran.
Hal ini ditandai dengan pencanangan Pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dipimpin langsung Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, Senin (16/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Pemkab Muba tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat miskin benar-benar terdata dan memperoleh haknya, khususnya dalam program jaminan kesehatan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa data memiliki peran krusial dalam menentukan arah kebijakan sosial pemerintah. Menurutnya, ketepatan data akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Data adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembaruan DTSEN bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Kesalahan dalam pendataan, lanjutnya, dapat menimbulkan ketimpangan, di mana warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang sudah mampu masih terdaftar sebagai penerima.
Untuk itu, Abdur Rohman Husen menginstruksikan seluruh camat di wilayah Musi Banyuasin agar terlibat aktif dan memimpin langsung proses koordinasi pembaruan data di tingkat kecamatan. Ia juga menekankan peran penting kepala desa dan lurah sebagai garda terdepan dalam memastikan validitas data di lapangan.
“Peran kepala desa dan lurah sangat vital. Mereka harus memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Muba Deni menjelaskan bahwa pembaruan DTSEN mencakup seluruh lapisan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10. Namun, fokus utama diarahkan pada desil 1 dan 2 yang merupakan kelompok masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
Ia mengungkapkan, kegiatan ground check PBI-JK akan menyasar sebanyak 33.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan benar-benar memenuhi kriteria sesuai kondisi di lapangan.
“Melalui verifikasi langsung ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi data yang tidak valid sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan BPJS Kesehatan, serta para camat se-Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, kepala desa, lurah, serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) mengikuti kegiatan secara daring.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial Joko Widiarto serta Kepala Badan Pusat Statistik Perwakilan Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto, yang memberikan arahan terkait pentingnya integrasi dan validasi data sosial secara berkelanjutan.
Dengan pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap kualitas data sosial semakin akurat sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. (bbs)
