Prabumulih, viralsumsel.com – Pemerintah Kota Prabumulih resmi meluncurkan program penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 sebagai upaya konkret dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan dampak inflasi bagi masyarakat.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (15/4/2026) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, dengan Perum Bulog sebagai penyedia komoditas pangan utama.
Dalam sambutannya, Wali Kota Arlan menegaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melindungi masyarakat dari berbagai tekanan ekonomi, khususnya terkait kebutuhan pokok.
Ia menjelaskan, bantuan berupa beras dan minyak goreng ini ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat, sekaligus sebagai langkah strategis dalam mengatasi kerawanan pangan, kemiskinan, hingga persoalan stunting dan gizi buruk.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen,” ungkapnya.
Setelah seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota kepada warga Kelurahan Karang Jaya. Momen tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang hadir, sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Prabumulih H. Elman, Ketua TP PKK Hj. Linda Arlan, serta jajaran Forkopimda dan kepala OPD. Hadir pula perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Kejaksaan, hingga unsur TNI dan Polri yang turut mendukung kelancaran kegiatan.
Melalui program CPP ini, Pemerintah Kota Prabumulih berharap distribusi bantuan dapat tepat sasaran serta mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai instansi terkait diharapkan terus terjalin dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah tersebut. (mas)
