viralsumsel.com, Musi Banyuasin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 pada 10–17 Februari 2026.
Agenda ini menjadi momentum strategis bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus memetakan kebutuhan prioritas pembangunan di daerah.
Selama sepekan, para legislator mengunjungi sejumlah kecamatan, berdialog dengan tokoh masyarakat, serta meninjau fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi kunjungan di antaranya SMA Negeri 2 Babat Toman dan SMK Negeri 1 Babat Toman.
Selain itu, rombongan juga menyambangi Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, guna mendengar langsung kebutuhan warga terkait infrastruktur dasar.
Sorotan Fasilitas Pendidikan
Empat anggota DPRD Sumsel yang terlibat dalam reses ini yakni Drs. Tamrin, M.Si (Fraksi Partai Golkar/Komisi I), Abusari, S.H., M.Si (Fraksi Partai NasDem/Komisi II), Hasan Haikal (Fraksi Gabungan Golkar–PKN/Komisi III), dan Andi Rizkiyansyah (Fraksi Partai Golkar/Komisi II).
Hasan Haikal menyampaikan, persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah di Muba relatif serupa. Mulai dari keterbatasan perangkat komputer dan laptop untuk pelaksanaan tes kemampuan akademik, kebutuhan tambahan ruang kelas, hingga penggunaan laboratorium sebagai ruang belajar akibat kekurangan sarana.
“Banyak sekolah menyampaikan kebutuhan mendesak terkait sarana penunjang pembelajaran. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas pendidikan generasi muda,” ujarnya.
Khusus di SMK Negeri 1 Babat Toman, aspirasi yang mencuat adalah permintaan pembangunan tanggul pengaman. Letak sekolah yang berada di bantaran Sungai Musi dinilai rawan terdampak banjir, sehingga diperlukan langkah antisipatif demi keamanan siswa dan tenaga pendidik.
Infrastruktur Desa Jadi Perhatian
Di Desa Sugi Waras, warga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas. Akses jalan yang memadai dinilai krusial untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lokal.
Menurut Hasan Haikal, seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke forum pembahasan DPRD untuk diperjuangkan dalam perencanaan anggaran dan program pembangunan daerah.
“Reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana menyerap kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang kami terima akan kami kawal agar masuk dalam skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Melalui reses ini, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara legislatif dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan lapangan. (*)
