Palembang, viralsumsel.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam memperluas akses bantuan hukum hingga ke pelosok desa menuai apresiasi dari pemerintah pusat.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) secara resmi menganugerahkan penghargaan kepada Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, atas keberhasilan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten OKI.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam acara peresmian serentak 3.258 Posbakum se-Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan paralegal skala besar yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Bupati OKI H. Muchendi menyatakan bahwa penghargaan ini bukan semata pencapaian administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada satu pun warga OKI yang tertinggal dalam mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum. Hadirnya Posbakum hingga ke tingkat desa menjadi wujud nyata dari komitmen tersebut,” tegas Muchendi.
Sebanyak 327 Posbakum resmi beroperasi di Kabupaten OKI, menjangkau seluruh desa dan kelurahan. Langkah progresif ini menempatkan OKI sebagai salah satu kabupaten paling progresif dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia.
Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama intensif antara Pemerintah Kabupaten OKI, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, serta sejumlah lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil.
Posbakum sendiri adalah fasilitas layanan hukum berbasis komunitas yang menyediakan penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum secara gratis. Petugas Posbakum terdiri dari paralegal terlatih dan advokat profesional yang siap membantu warga menyelesaikan persoalan hukum tanpa biaya.
“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat OKI, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses layanan hukum karena keterbatasan ekonomi maupun informasi,” tambah Muchendi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru turut memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis yang diambil Pemkab OKI dan pemerintah daerah lainnya. Ia menilai bahwa program Posbakum adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
“Sumatera Selatan patut bangga karena telah menjadi pelopor pembentukan Posbakum di seluruh desa dan kelurahan. Apa yang dilakukan Kabupaten OKI dan daerah lainnya harus menjadi role model secara nasional,” ujar Herman Deru.
Peresmian ribuan Posbakum di Sumsel juga tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pencapaian pertama di Indonesia dalam menghadirkan layanan bantuan hukum serentak di seluruh desa dan kelurahan dalam satu provinsi.
Pelatihan paralegal yang dilaksanakan bersamaan juga menjadi agenda penting dalam memperkuat efektivitas layanan Posbakum. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang—mulai dari tokoh masyarakat, aparatur desa, hingga aktivis sosial—dibekali keterampilan dasar hukum untuk dapat memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Reformasi hukum tidak akan berjalan jika tidak ada inisiatif dari daerah. Kabupaten OKI telah menunjukkan bahwa dengan kemauan politik dan kerja sama yang solid, kita bisa menghadirkan keadilan sampai ke akar rumput,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Posbakum akan diperkuat secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi bantuan hukum, dan perangkat desa. Kemenkum RI memastikan bahwa program ini bukan program jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan merata.
Kepemimpinan Bupati Muchendi dalam mengawal pembentukan Posbakum mendapat pujian luas, bahkan dinilai menjadi cermin sinergi produktif antara pusat dan daerah yang patut ditiru oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia. (zep)
