JAKARTA, viralsumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah bersama Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPR RI.
“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan Pasal 168 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam Rapur atas Rancangan Undang-Undang APBN,” kata Dasco.
Pandangan sejumlah fraksi menunjukkan perhatian DPR tidak hanya tertuju pada besaran anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran, kualitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan penerimaan negara.
PDIP Soroti Anggaran Program MBG
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu fraksi yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi tersebut menyoroti besarnya alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun.
Menurut PDIP, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan memiliki tata kelola yang kuat.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Budi Sulistyono Kanang mengatakan pelaksanaan MBG perlu memperhatikan berbagai risiko, mulai dari kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, hingga memastikan kelompok penerima manfaat mendapatkan akses secara inklusif.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada anak-anak sekolah yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir.
“Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” ujarnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya memastikan program berskala besar tidak hanya memiliki anggaran yang memadai, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Golkar Pertanyakan Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 yang ditetapkan sebesar 6 persen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target tersebut. Namun, menurutnya, pencapaian pertumbuhan ekonomi membutuhkan penguatan berbagai sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi serta produktivitas nasional secara berkelanjutan.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya tercermin dalam angka, tetapi harus mampu memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.
Gerindra Dukung Penguatan Rasio Pajak
Pandangan berbeda disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti target peningkatan rasio pajak (tax ratio).
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyatakan dukungan terhadap rencana peningkatan rasio pajak dari 9,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar rasio pajak dapat dipertahankan pada level dua digit seiring dengan semakin besarnya skala perekonomian nasional.
“Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional. Sistem perpajakan kita harus lebih adaptif,” ujar Kamrussamad.
Peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal negara sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Sejumlah Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2027
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan kebijakan fiskal.
Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen.
Untuk suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, pemerintah memperkirakan berada di angka 6,9 persen. Adapun nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Dari sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan mencapai 75 dolar AS per barel.
Pemerintah juga menetapkan target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Kemiskinan dan Pengangguran Ditargetkan Menurun
Selain indikator ekonomi makro, RAPBN 2027 juga memuat sejumlah sasaran pembangunan yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.
Tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun menjadi 6,0-6,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran 6,5-7,5 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan diharapkan berjalan seiring dengan penguatan pertumbuhan ekonomi serta pelaksanaan APBN yang efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027. Target tersebut lebih rendah dibandingkan kisaran target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.
Sementara itu, rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380. Perbaikan indikator tersebut mencerminkan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
Adapun Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575.
Dengan beragam target tersebut, pembahasan RAPBN 2027 akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Pandangan fraksi-fraksi DPR RI selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah sebelum RAPBN ditetapkan menjadi APBN Tahun Anggaran 2027. (bbs/ion)
