JAKARTA, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah melalui berbagai sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas tantangan fiskal yang dihadapi daerah, terutama dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Untuk itu, Pemkab Muba menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI guna merumuskan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi terkait Kondisi Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dan Upaya Penanganan Permasalahan Fiskal Daerah, khususnya dampak penurunan Dana Bagi Hasil terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan belanja prioritas daerah yang berlangsung di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Syafaruddin, hadir didampingi Kepala Bappeda Muba, Mursalin.
Kurangi Ketergantungan pada APBD dan Transfer Pusat
Sekda Muba Syafaruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas yang telah membuka ruang konsultasi dan diskusi bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam merancang masa depan pembangunan daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk mulai melakukan transformasi dalam pola pembiayaan pembangunan. Ketergantungan terhadap APBD maupun dana transfer dari pemerintah pusat dinilai tidak lagi dapat menjadi satu-satunya andalan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, yang telah memberikan kesempatan kepada Pemkab Muba untuk berdiskusi mengenai berbagai strategi pembiayaan pembangunan ke depan,” ujar Syafaruddin.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didukung oleh sumber pendanaan yang lebih beragam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan.
“Ke depan, kami harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat dengan membuka peluang pembiayaan alternatif yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Potensi Muba Dinilai Menarik bagi Investor
Syafaruddin menjelaskan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki berbagai sektor unggulan yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi proyek investasi yang menarik.
Potensi tersebut mencakup sektor minyak dan gas bumi (migas), perkebunan, energi, hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, pembangunan infrastruktur konektivitas termasuk jalan tol, hingga pengembangan kawasan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, berbagai potensi tersebut merupakan modal penting yang dapat menjadi daya tarik bagi investor maupun mitra pembangunan lainnya.
“Kabupaten Musi Banyuasin memiliki banyak potensi unggulan yang prospektif. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengemas potensi tersebut menjadi proyek strategis yang layak secara ekonomi dan menarik untuk dibiayai oleh berbagai pihak,” ungkapnya.
Dorong Project Pipeline yang Siap Didanai
Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Mursalin mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus menyiapkan berbagai proyek prioritas agar memiliki kesiapan pendanaan melalui skema pembiayaan alternatif.
Menurutnya, terdapat sejumlah instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah, di antaranya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga investasi langsung dari sektor swasta.
“Kami berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan project pipeline daerah, membantu mengidentifikasi skema pembiayaan yang paling sesuai, serta membuka akses komunikasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, maupun calon investor potensial,” kata Mursalin.
Ia menambahkan bahwa kesiapan dokumen proyek dan kejelasan model pembiayaan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Bappenas Apresiasi Langkah Proaktif Pemkab Muba
Di sisi lain, Koordinator Tim Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Yuanita Habibah, memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurutnya, transformasi pembiayaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah.
Ia menilai Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang kuat dan beragam sektor unggulan yang dapat dikembangkan menjadi proyek strategis bernilai investasi tinggi.
“Kami melihat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi project pipeline yang matang, terukur, dan memiliki skema pembiayaan yang jelas sehingga dapat menarik minat investor,” ujarnya.
Membangun Daerah dengan Kolaborasi dan Inovasi Pembiayaan
Langkah yang dilakukan Pemkab Muba menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Melalui kolaborasi dengan Bappenas serta optimalisasi berbagai sumber pembiayaan non-APBD, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Transformasi pembiayaan pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Musi Banyuasin sebagai daerah yang lebih mandiri secara fiskal, kompetitif dalam menarik investasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. (bbs)
