LUBUK LINGGAU, viralsumsel.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Sabtu (17/10/2026). Dalam kegiatan itu, ia hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Hj. Febrita Lustia HD.
Herman Deru mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
“Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, kita perlu merasionalisasi dan melihat kembali bagaimana pendapatan maupun belanja daerah dikelola agar lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Herman Deru, optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan pajak. Pemerintah daerah juga perlu menggali potensi ekonomi masyarakat agar mampu memperluas basis pendapatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
UMKM Jadi Potensi Penguatan Pendapatan Daerah
Herman Deru menyoroti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian daerah. Ia menyebut, berdasarkan data Bank Indonesia Sumsel yang disampaikannya, terdapat sekitar 800 ribu UMKM di Sumatera Selatan yang berpotensi dikembangkan melalui pembinaan dan kemitraan.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelaku UMKM. Dukungan terhadap pengembangan usaha harus berjalan beriringan dengan pembenahan pendataan dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Banyak potensi yang bisa kita optimalkan, bukan hanya dari pajak. UMKM dapat kita jadikan mitra, kita berikan dukungan agar berkembang, kemudian kita perkuat pendataan dan kepatuhannya. Yang paling penting adalah sinkronisasi data karena data sangat menentukan ketika kita ingin mengoptimalkan pendapatan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mencermati sumber penerimaan lainnya, termasuk pajak bahan bakar minyak (BBM), agar potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan.
Herman Deru menilai sinkronisasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan pendapatan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan sekaligus menyusun langkah yang lebih tepat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Belanja Daerah Harus Efektif dan Tepat Sasaran
Selain mengoptimalkan pendapatan, Herman Deru mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan belanja. Menurutnya, setiap pengeluaran harus didasarkan pada kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja yang tidak rasional berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi keuangan daerah. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan prioritas secara cermat, terutama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik dan nyaman digunakan masyarakat.
Langkah tersebut perlu dilakukan sambil menunggu upaya pemerintah pusat dan DPR dalam memperjuangkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Kalau kita berbicara tentang keuangan, persoalannya tidak akan selesai-selesai. Namun, kita harus tetap bergerak. Kita harus mampu menjadi shock absorber yang bekerja secara aktif, menjaga stabilitas sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pelaksanaan tugas pemerintah. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong setiap perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi, dan memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.
Birokrasi Diminta Tangguh Menghadapi Tantangan
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tetap tangguh menghadapi berbagai persoalan. Ia menilai birokrasi harus menunjukkan kinerja nyata dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti bekerja.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan publik hingga penanganan kondisi darurat.
“Yang dituntut dari kita adalah menjadi birokrat yang tangguh. Ketika kita mengeluh, masyarakat dan pimpinan yang mempercayai kita bisa memberikan rapor merah. Yang penting, kita terus berbuat dan menunjukkan hasil kerja, jangan mudah terbawa perasaan,” tegasnya.
Herman Deru mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel sebagai salah satu tantangan yang membutuhkan kerja berkelanjutan. Menurutnya, kritik terhadap penanganan persoalan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki upaya di lapangan.
“Ketika saya dikritik dan diserang terkait karhutla, saya tidak mengeluh. Yang penting saya terus berbuat dan berupaya. Tunjukkan bahwa kita bekerja dan hadir untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menjaga semangat kerja dan memperlihatkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Porprov Jadi Momentum Promosi Lubuk Linggau
Herman Deru turut menyinggung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang telah ditetapkan berlangsung di Kota Lubuk Linggau. Menurutnya, agenda olahraga tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah kota untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat menikmati kegiatan olahraga.
Penyelenggaraan Porprov juga membutuhkan persiapan yang baik, termasuk kesiapan infrastruktur, pelayanan, dan koordinasi antarpihak. Dengan perencanaan yang matang, agenda tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan daerah.
Dalam perspektif pembangunan, Herman Deru mengajak seluruh kepala daerah menjadikan evaluasi sebagai sarana memperbaiki kinerja pemerintahan. Ia menilai setiap kabupaten dan kota memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta membangun komunikasi yang baik dengan DPRD.
“Saya berterima kasih kepada wali kota dan wakil wali kota yang masih akur dan harmonis. Semoga kondisi ini terus terjaga. Jika kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis, akan banyak pihak yang terlibat dan hal itu tidak boleh terjadi. Begitu juga hubungan dengan DPRD harus dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan dan komunikasi yang baik menjadi modal penting agar program pembangunan dapat berjalan secara konsisten.
HUT ke-25 Jadi Momentum Perkuat Pembangunan
Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat menyebut peringatan HUT ke-25 menjadi momentum untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan Lubuk Linggau. Menurutnya, perkembangan kota merupakan hasil kerja bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang berkontribusi bagi daerah.
Rahmat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan. Ia menegaskan bahwa program pemerintah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Fokus pembangunan diarahkan pada terwujudnya Lubuk Linggau yang mandiri secara ekonomi, didukung birokrasi yang inovatif, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Semua program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui peringatan HUT ke-25, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan seluruh pemangku kepentingan. Optimalisasi potensi daerah, efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan, dan stabilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara luas. (bbs/ion)
