PALEMBANG, VIRALSUMSEL.COM – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Palembang di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko pencemaran udara. Hingga 17 September 2026, tercatat sebanyak 406 kejadian kebakaran lahan di Kota Palembang dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 254,23 hektare.
Data tersebut disampaikan Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si., saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (18/9/2026).
Salah satu agenda kunjungan tersebut berlangsung di Posko Karhutla Kantor Kecamatan Kertapati, Jalan Sriwijaya Raya KM 14, Kota Palembang. Peninjauan itu turut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, serta jajaran Komandan Operasi Satgas Karhutla Sumatera Selatan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla, termasuk mengantisipasi munculnya titik api baru, dampak kekeringan, hingga persoalan kualitas udara yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat.
Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Terukur
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya strategi penanganan Karhutla yang terukur dengan mengutamakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pemetaan titik rawan dan prediksi lokasi munculnya api dinilai penting agar personel, peralatan, serta sumber daya lainnya dapat dikerahkan secara efektif. Penanganan juga perlu menerapkan efisiensi kekuatan dengan memusatkan sumber daya di lokasi yang membutuhkan respons segera.
Hal tersebut menjadi penting karena kebakaran yang terjadi di wilayah sekitar Palembang, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi udara di Kota Palembang.
Selain pemadaman, langkah pencegahan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama aparat dan masyarakat didorong meningkatkan pengawasan di wilayah rawan sekaligus menertibkan aktivitas pembakaran yang melanggar ketentuan.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa sejumlah provinsi masih menghadapi tingginya titik panas, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.
Sumatera Selatan termasuk wilayah dengan jumlah titik panas yang tinggi. Namun, tren titik panas disebut menunjukkan penurunan. Kendati demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena potensi berkembangnya titik panas menjadi kebakaran masih ada.
Penanganan dilakukan melalui kombinasi kekuatan darat, operasi water bombing, pemetaan titik panas, serta patroli untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Kertapati dan Gandus Jadi Wilayah dengan Kejadian Tinggi
Ratu Dewa menjelaskan, berdasarkan data hingga 17 September 2026, jumlah kejadian kebakaran lahan di Kota Palembang mencapai 406 kasus.
Kecamatan Kertapati tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 64 kejadian, disusul Gandus 60 kejadian, Alang-Alang Lebar 56 kejadian, Ilir Barat I 50 kejadian, dan Sukarami 49 kejadian.
Pada tingkat kelurahan, kejadian tertinggi tercatat di Kelurahan Gandus sebanyak 39 kejadian, kemudian Bukit Baru 30 kejadian, serta Sukamulya sebanyak 28 kejadian.
Sejumlah lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat I, tercatat mengalami kejadian sebanyak 14 kali. Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, sebanyak 12 kali, sedangkan Jalan Mayjend Satibi Darwis tercatat 7 kali.
Dalam periode 1 Agustus hingga 17 September 2026, sejumlah hari bahkan mencatat kejadian kebakaran lahan harian antara 10 hingga 15 kejadian.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kota Palembang untuk memperkuat pengawasan, khususnya di kawasan yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Kekeringan Berdampak pada Warga dan Lahan Pertanian
Selain Karhutla, dampak kekeringan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang.
Kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga tercatat terjadi di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, yang berdampak terhadap 720 kepala keluarga (KK).
Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, dengan 58 KK, serta Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, yang berdampak terhadap 4 KK.
Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, tercatat mengalami kekeringan pada lahan dan sawah seluas sekitar 407 hektare.
Dampak lainnya terjadi di Kelurahan Bukit Baru dan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, dengan luas sekitar 22 hektare.
Sementara di Kecamatan Kertapati, kekeringan berdampak pada lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kemasrindo dan Keramasan dengan luas sekitar 21,5 hektare.
Ketersediaan Air Bersih Masih Aman
Di tengah ancaman kekeringan dan Karhutla, Pemerintah Kota Palembang menyebut ketersediaan air bersih secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Perumda Tirta Musi tidak mengalami penurunan produksi maupun distribusi air bersih. Bahkan, periode Mei hingga Agustus 2026 menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator.
Ketersediaan air baku meningkat 6,3 persen, produksi air bersih naik 5 persen, sementara distribusi air bersih meningkat 5,1 persen.
Untuk mendukung penanganan kekeringan dan Karhutla, Perumda Tirta Musi menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Selain itu, disiapkan titik hidran kebakaran di Unit Pelayanan KM 4 seberang Polda Sumatera Selatan serta fasilitas kran pengisian air mobil tangki di seluruh Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan booster Perumda Tirta Musi.
Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengisian air bagi mobil tangki dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Kualitas Udara dan Kasus ISPA Jadi Perhatian
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kualitas udara Kota Palembang.
Berdasarkan data pemantauan pada 17 hingga 18 September 2026, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam periode 24 jam terakhir, khususnya pada pukul 23.00 WIB hingga 04.00 WIB, berada di atas angka 300 dengan status berbahaya.
Pada Jumat (18/9/2026) pukul 04.00 WIB, nilai ISPU Kota Palembang tercatat 302.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ketika terjadi paparan asap dan partikel pencemar.
Hingga 17 September 2026, kasus harian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat sebanyak 752 kasus. Jumlah tersebut meningkat 46 kasus dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 706 kasus.
Kasus ISPA tertinggi tercatat di Kecamatan Sukarami dengan 91 kasus. Berdasarkan kelompok usia, kasus terbanyak berada pada rentang 19 hingga 59 tahun, yakni sebanyak 320 kasus.
Untuk memperkuat pelayanan kesehatan, Pemkot Palembang telah membentuk 61 posko kesehatan yang tersebar di 42 puskesmas.
Pendistribusian masker melalui puskesmas juga telah mencapai 55.400 buah sebagai salah satu langkah perlindungan masyarakat dari paparan asap dan partikel pencemar udara.
Pembelajaran Disesuaikan dengan Kondisi ISPU
Dampak asap Karhutla juga diantisipasi pada sektor pendidikan.
Pemerintah Kota Palembang menerbitkan Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Kota Palembang sebagai Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
Melalui kebijakan tersebut, pembelajaran dapat dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi dengan mempertimbangkan kondisi ISPU.
Apabila nilai ISPU berada di atas 200, kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
18 Kecamatan Diperkuat Posko Siaga
Pengawasan lingkungan juga diperkuat melalui program Jaga Kampung dengan dukungan 1.605 personel Satlinmas.
Selain itu, terdapat 327 Siskamling, yang terdiri dari 160 Siskamling aktif dan 167 Siskamling tidak aktif.
Pemkot Palembang juga mengoperasikan posko siaga lapangan di 18 kecamatan, dengan pemantauan dan pelaporan selama 24 jam.
Patroli turut dilakukan di delapan kecamatan yang masuk kategori rawan serta lokasi yang memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang.
Untuk respons pemadaman, Kota Palembang memiliki 10 posko pemadam kebakaran dengan total 232 personel.
Masyarakat dapat menggunakan layanan panggilan darurat terpadu 112 maupun Call Center BPBD Kota Palembang di nomor 0821 6447 3403 untuk melaporkan kejadian darurat.
TPA Dipantau 24 Jam
Antisipasi juga dilakukan terhadap potensi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Pemerintah Kota Palembang melakukan penyiraman setiap hari dan menempatkan petugas piket selama 24 jam. Hingga 17 September 2026, kondisi TPA dilaporkan aman.
Sosialisasi mengenai larangan pembakaran sampah dan lahan juga terus dilakukan untuk mencegah munculnya sumber api baru.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, penanganan Karhutla masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan sumber air akibat kekeringan, sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, hingga munculnya kebakaran secara bersamaan di sejumlah wilayah.
Kondisi angin dan lahan yang kering juga dapat mempercepat penyebaran api sehingga membutuhkan respons cepat dan kesiapsiagaan seluruh unsur.
Melalui kunjungan kerja Menko Polkam bersama jajaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang, koordinasi penanganan Karhutla diharapkan semakin diperkuat.
Pemetaan wilayah rawan, pencegahan, kesiapsiagaan personel, pengendalian kualitas udara, pelayanan kesehatan hingga perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran lanjutan serta dampak kekeringan di Kota Palembang. (bbs/ion)
