PALEMBANG, viralsumsel.com — Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si. menunjukkan sikap tegas saat memimpin rapat koordinasi persiapan menghadapi musim hujan dan ancaman genangan di sejumlah wilayah Kota Palembang.
Rapat yang membahas kesiapan penanganan banjir tersebut sempat berlangsung tegang setelah Ratu Dewa mendapati salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. OPD tersebut justru mengirim staf PPPK sebagai perwakilan.
Kondisi itu membuat Ratu Dewa kecewa. Menurutnya, pembahasan mengenai antisipasi banjir membutuhkan kehadiran langsung para pimpinan OPD terkait karena persoalan yang dibahas menyangkut kondisi lapangan, kesiapan infrastruktur, serta keselamatan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut sebenarnya dijadwalkan dipimpin oleh Asisten Pemerintah Kota Palembang. Namun, Ratu Dewa memilih melakukan pemeriksaan secara langsung karena menilai agenda tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, terutama menjelang memasuki musim penghujan.
Ia mengatakan, Oktober menjadi salah satu periode yang harus diantisipasi karena curah hujan berpotensi meningkatkan risiko genangan di sejumlah titik Kota Palembang.
Karena itu, pemerintah kota melakukan pemetaan ulang terhadap kawasan yang selama ini menjadi titik rawan genangan. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan check and recheck agar setiap persoalan di lapangan dapat diketahui secara lebih detail.
12 Titik Genangan Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang memprioritaskan penanganan terhadap 12 titik genangan yang berada di sejumlah ruas jalan protokol. Selain itu, masih terdapat sekitar 28 titik lainnya yang juga masuk dalam pemetaan pemerintah.
Ratu Dewa meminta jajaran terkait tidak hanya melihat persoalan banjir dari sisi penanganan sesaat. Setiap lokasi harus memiliki skema penanganan yang jelas, mulai dari langkah jangka pendek, menengah hingga solusi jangka panjang.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga kawasan Dharma Agung.
Menurut Ratu Dewa, persoalan genangan di sejumlah kawasan tidak selalu disebabkan oleh satu faktor. Di lapangan ditemukan berbagai kendala, mulai dari kondisi jalan nasional yang mengalami amblas, cross drain yang terputus hingga saluran drainase yang mengalami penyempitan.
Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi karena tidak seluruh kewenangan berada di tangan Pemerintah Kota Palembang.
Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya genangan di titik-titik kritis, Pemkot Palembang akan menyiapkan pompa portabel. Koordinasi juga akan dilakukan bersama Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan infrastruktur yang berada dalam kewenangan masing-masing.
Namun, menurut Ratu Dewa, kesiapan pemerintah tidak akan cukup jika tidak disertai keterlibatan masyarakat.
Persoalan Sampah Diminta Jadi Perhatian Bersama
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keberadaan sampah yang dapat menghambat aliran air pada saluran drainase maupun anak sungai.
Ratu Dewa meminta jajaran camat dan lurah mengambil peran aktif dengan menggerakkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga saluran air tetap berfungsi, terutama menjelang intensitas hujan meningkat.
Ia menekankan bahwa persoalan sampah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada petugas pekerjaan umum. Penanganannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi 114 anak sungai yang berada di wilayah Palembang. Pemeliharaan dan kebersihan saluran tersebut dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi risiko genangan.
Ratu Dewa Tegas Soal Kehadiran Pejabat OPD
Ketegangan dalam rapat kemudian muncul ketika Ratu Dewa mengetahui adanya OPD yang tidak menghadirkan kepala dinas atau pejabat yang dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan teknis dan mengambil keputusan.
Perwakilan yang hadir disebut merupakan staf PPPK yang ditugaskan menggantikan kepala dinas.
Situasi tersebut membuat Ratu Dewa mengambil tindakan tegas dengan meminta peserta yang dianggap tidak memiliki kompetensi dan kewenangan memadai untuk meninggalkan ruang rapat.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa wali kota menginginkan setiap OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan banjir hadir dengan pejabat yang benar-benar menguasai kondisi wilayah serta data teknis di lapangan.
Bagi Ratu Dewa, rapat koordinasi bukan sekadar agenda administratif. Forum tersebut menjadi tempat untuk menentukan langkah konkret menghadapi potensi banjir dan genangan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas serta keselamatan masyarakat.
Karena itu, seluruh pimpinan OPD diminta memberikan perhatian penuh terhadap agenda penanganan banjir. Kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan dinilai penting agar setiap persoalan yang ditemukan dapat segera dibahas sekaligus ditindaklanjuti.
Dengan musim penghujan yang semakin dekat, Pemkot Palembang kini mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pemetaan titik rawan, pemeriksaan infrastruktur, penyiapan pompa portabel, koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak genangan sekaligus memastikan Kota Palembang lebih siap menghadapi musim hujan. (nto/ion)
