SEMARANG, viralsumsel.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang menyebut dirinya berada bersama Bupati Pekalongan saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Ahmad Luthfi sempat disebut oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi dengan tegas membantah bahwa dirinya berada bersama Fadia saat penindakan KPK berlangsung. Ia mengaku justru mengetahui kabar mengenai OTT tersebut dari pemberitaan media.
“Saya malah baru mengetahui informasi itu pada Selasa pagi dari media,” ujar Ahmad Luthfi kepada wartawan di Semarang, Rabu (4/3/2026).
Pernyataan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga diperkuat oleh klarifikasi dari pihak KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tidak ada laporan yang menyebut Gubernur Jawa Tengah berada bersama Bupati Pekalongan saat OTT dilakukan.
Pertemuan Bahas Program Makan Bergizi Gratis
Meski membantah tudingan tersebut, Ahmad Luthfi mengakui bahwa pada Senin malam sebelumnya memang ada pertemuan di kediamannya. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak berlangsung secara pribadi, melainkan dihadiri beberapa kepala daerah lainnya.
Di antaranya adalah Bupati Tegal serta Wakil Bupati Purbalingga. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah menjelang rapat koordinasi tingkat provinsi.
Menurut Ahmad Luthfi, pertemuan tersebut merupakan agenda koordinasi biasa menjelang rapat koordinasi MBG yang digelar di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat koordinasi tersebut diketahui dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Selain itu, kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kepala Badan Gizi Nasional.
“Senin malam itu saya sebelumnya menghadiri acara buka puasa bersama dengan rekan-rekan Ansor. Setelah itu beberapa kepala daerah datang untuk melaporkan perkembangan program MBG di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadia Arafiq juga menyampaikan kepada gubernur bahwa dirinya tidak dapat menghadiri rapat koordinasi MBG yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya.
“Bu Fadia juga menyampaikan izin karena tidak bisa hadir pada rapat koordinasi MBG bersama para menteri pada Selasa. Setelah laporan selesai, masing-masing kembali ke daerahnya,” kata Ahmad Luthfi.
Jadi Pembelajaran bagi Kepala Daerah
Ahmad Luthfi menilai peristiwa OTT yang menjerat Bupati Pekalongan tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah menjalin kerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai program pembinaan dan pengawasan.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK yang memberikan pembekalan kepada kepala daerah, termasuk anggota DPRD, mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, termasuk memberikan peringatan kepada para pejabat saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia agar tidak melakukan penyimpangan anggaran.
Gubernur juga mengingatkan bahwa tindakan korupsi sering kali terjadi karena adanya kesempatan serta niat yang tidak baik.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara agar terus menjaga integritas serta menjalankan pemerintahan secara bersih,” tegasnya.
Pejabat Harus Jadi Teladan
Ahmad Luthfi juga menekankan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik harus dimulai dari integritas pimpinan daerah. Menurutnya, kerusakan dalam organisasi sering kali bermula dari pimpinan yang tidak memberi contoh yang baik.
“Pejabat publik harus menjadi panutan. Kalau kepalanya tidak benar, maka yang di bawah juga akan ikut rusak,” ujarnya mengibaratkan.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan atau memamerkan kekayaan di ruang publik.
“Jangan sampai ada budaya hidup hedon atau pamer kekayaan. Yang harus ditunjukkan adalah birokrasi yang sehat, bersih, dan berjalan sesuai aturan hukum,” tandasnya.
KPK Tegaskan Tidak Ada Penangkapan Bersama
Sementara itu, dalam konferensi pers, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa tidak ada informasi yang menyebut Bupati Pekalongan ditangkap bersama Gubernur Jawa Tengah.
“Selama kami berada di posko operasi, tidak ada laporan bahwa yang bersangkutan bersama gubernur. Kami terus berkomunikasi dengan tim di lapangan,” ujarnya.
Pernyataan dari KPK tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar di masyarakat terkait kemungkinan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah dalam peristiwa OTT tersebut.
Dengan klarifikasi tersebut, baik dari pihak gubernur maupun KPK, isu yang berkembang terkait penangkapan bersama dapat dipastikan tidak benar. (bbs)
