viralsumsel.com, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melontarkan peringatan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tameng pencitraan. Meski dalam satu hari KPK melakukan tiga OTT di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan, Boyamin menilai keberanian lembaga antirasuah itu masih setengah hati.
Menurutnya, KPK cenderung agresif saat berhadapan dengan pejabat daerah, tetapi melempem ketika kasus menyentuh elite politik dan kekuasaan yang lebih besar.
“OTT boleh ramai, tapi kalau yang disentuh hanya kepala daerah atau pejabat level menengah, itu belum menyentuh jantung korupsi,” kata Boyamin, Sabtu (20/12/2025).
Boyamin secara terbuka menyebut kegagalan penanganan perkara mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai bukti lemahnya nyali KPK dalam mengungkap korupsi kelas kakap.
“Kasus gubernur saja tidak tuntas. Ini memperlihatkan KPK masih berhitung ketika berhadapan dengan kekuatan besar,” ujarnya.
Ia juga menantang KPK untuk segera memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Boyamin menilai langkah tersebut akan menjadi tolok ukur keberanian KPK yang sesungguhnya.
“Kalau sekadar memanggil saksi saja ragu, publik pasti menilai KPK belum merdeka dari tekanan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Boyamin menyoroti deretan kasus besar yang hingga kini belum kunjung selesai, mulai dari skandal Petral hingga mega kasus korupsi e-KTP. Ia menilai penanganan perkara-perkara tersebut seolah dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.
“PR KPK menumpuk. Jangan sampai lembaga ini rajin OTT, tapi malas menuntaskan kasus besar,” katanya.
Meski menyampaikan kritik pedas, Boyamin menegaskan MAKI tetap berada di barisan pendukung KPK, asalkan lembaga tersebut berani melakukan bersih-bersih secara menyeluruh, termasuk terhadap aparat penegak hukum.
“Saya dukung KPK kalau betul-betul bersih dan adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.
Boyamin juga mendesak agar seluruh perkara yang melibatkan oknum jaksa tetap ditangani langsung oleh KPK. Ia menilai penanganan oleh institusi lain berpotensi memunculkan konflik kepentingan.
“Kalau jaksa mengusut jaksa, tudingan saling melindungi pasti muncul. KPK harus pegang semua perkara ini,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan telah melakukan tiga OTT dalam satu hari. OTT pertama berlangsung di Banten dan mengamankan seorang oknum jaksa. OTT kedua dilakukan di Kabupaten Bekasi dengan 10 orang diamankan, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara.
Sementara OTT ketiga digelar di Kalimantan Selatan yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara terkait dugaan pemerasan. (mel)
