PALEMBANG, viralsumsel.com – Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dengan memastikan cakupan kepesertaan serta keaktifan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN untuk UHC Berkualitas yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin, di Ruang Rapat II Setda Kota Palembang, Senin (13/7/2026).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Palembang menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan status UHC secara konsisten sejak tahun 2023 hingga 2026 merupakan hasil dari komitmen bersama dalam memberikan jaminan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa program perlindungan kesehatan melalui JKN terus berjalan dengan baik. Namun demikian, pemerintah daerah menilai keberhasilan UHC tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari tingkat keaktifan peserta dalam memanfaatkan dan memenuhi kewajiban kepesertaan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palembang, dr. Muhammad Fakhriza, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Program JKN merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam bidang kesehatan.
Menurutnya, sistem pembiayaan JKN dibangun melalui prinsip kebersamaan, di mana peserta yang sehat dan aktif membayar iuran ikut mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta yang sedang membutuhkan layanan medis.
Sebagai gambaran, satu peserta JKN yang membutuhkan terapi cuci darah dapat memperoleh manfaat dari kontribusi sekitar 110 peserta lain yang berada dalam kondisi sehat dan aktif membayar iuran.
“Konsep gotong royong dalam JKN menjadi kekuatan utama agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan ketika menghadapi risiko sakit,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga menyampaikan sejumlah strategi untuk meningkatkan jumlah peserta sekaligus menjaga keaktifan kepesertaan JKN. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kolaborasi dengan berbagai sektor terkait.
Sementara itu, Asisten I Setda Kota Palembang Kgs. Sulaiman Amin menekankan pentingnya penguatan validasi data kependudukan dalam mendukung keberhasilan program UHC.
Menurutnya, sinkronisasi data antara pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan pihak terkait harus terus dilakukan agar data peserta JKN benar-benar akurat dan tepat sasaran.
“Validasi data sangat penting agar masyarakat yang mendapatkan manfaat program benar-benar sesuai dengan kondisi dan domisilinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketepatan data juga diperlukan untuk membedakan warga Kota Palembang dengan masyarakat dari daerah lain yang berada atau bekerja di wilayah Palembang.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina. Ia menyebut validitas data menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keberlangsungan UHC berkualitas.
Selain penguatan data, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga mendorong optimalisasi penerapan surat edaran terkait kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam kepesertaan JKN akan memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi para pekerja sekaligus mendukung tercapainya target kepesertaan aktif.
Melalui forum komunikasi tersebut, Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar status UHC tetap terjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Pemkot Palembang berharap Program JKN tidak hanya memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. (nto)
