BANYUASIN, VIRALSUMSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengintensifkan upaya percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah hingga kepala desa, diminta terlibat aktif untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Guest House Rumah Bupati Banyuasin, Pangkalan Balai, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., serta dihadiri sejumlah OPD terkait dan 21 camat dari seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.
Dalam arahannya, Erwin menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin mendukung penuh pelaksanaan SE2026 yang diselenggarakan BPS Kabupaten Banyuasin. Dukungan pemerintah daerah dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta mobilisasi aparatur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Menurut Erwin, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas yang melakukan pendataan. Keterlibatan pemerintah wilayah juga sangat menentukan, terutama dalam membantu menyampaikan informasi dan membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus.
Karena itu, para camat diminta kembali menggerakkan sosialisasi di wilayah masing-masing. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai agar bersedia memberikan informasi secara benar ketika didatangi petugas sensus.
Ia juga menekankan peran kepala desa, lurah, dan perangkat wilayah karena mereka memiliki hubungan langsung dengan warga. Kedekatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memudahkan petugas dalam menjalankan proses pendataan.
Erwin mengingatkan bahwa informasi yang diberikan masyarakat memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Aparatur desa dan kelurahan diharapkan mampu menjelaskan bahwa pendataan dilakukan untuk mendukung kepentingan pembangunan, bukan untuk merugikan masyarakat.
“Peran aktif aparat desa dan kelurahan sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada warga bahwa pendataan ini aman dan sangat vital bagi masa depan pembangunan daerah. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan seluruh proses pendataan di lapangan dapat selesai secara tuntas pada minggu kedua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan menghimpun angka statistik. Data yang dihasilkan memiliki nilai strategis karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat.
Ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan. Selain itu, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran program bantuan sosial dan pembinaan ekonomi. Dengan informasi yang lebih valid, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengecekan terhadap kriteria penerima program sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak terlewatkan.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengecek kembali kriteria penerima bantuan sehingga tidak ada warga yang berhak justru terlewatkan dan bantuan tidak salah sasaran,” tegas Erwin.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, Trio Wira Dharma, S.ST., M.M., menyampaikan perkembangan pelaksanaan pendataan yang telah berlangsung di lapangan.
Berdasarkan data per 31 Juli 2026, progres Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Banyuasin telah mencapai 78 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya yang masih berada pada tingkat relatif rendah.
Trio menjelaskan, kemajuan pendataan tersebut didukung koordinasi yang intensif antara BPS, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kerja sama berbagai unsur tersebut dinilai membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ia juga menerangkan bahwa cakupan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 berbeda dibandingkan pelaksanaan sensus sebelumnya. Dalam kegiatan kali ini, pendataan diarahkan untuk mencakup seluruh penduduk dan seluruh pelaku usaha.
Cakupan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai struktur perekonomian, tingkat kesejahteraan, serta perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi yang dihimpun nantinya menjadi bahan penting untuk memahami kondisi ekonomi daerah secara lebih komprehensif.
Melalui koordinasi yang diperkuat antara Pemkab Banyuasin dan BPS, percepatan pendataan diharapkan terus berjalan hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan. Dukungan 21 camat, para lurah, kepala desa, perangkat daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Pemkab Banyuasin berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data. Dengan informasi yang akurat, kebijakan pemerintah diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Banyuasin. (tri)
