OGAN ILIR, viralsumsel.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pembahasan Rencana Aksi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (29/5/2026). Pemerintah daerah dalam kegiatan ini diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Ogan Ilir Dicky Syailendra, S.Sos., bersama jajaran terkait.
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Melalui pembahasan bersama, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Bahas Langkah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama BPK membahas berbagai rencana aksi yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
Setiap perangkat daerah terkait turut menyampaikan perkembangan atau progres langkah yang telah dilakukan. Selain itu, dibahas pula sejumlah strategi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan tindak lanjut secara optimal.
Penyusunan rencana aksi menjadi penting agar rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berhenti pada tahap administrasi. Setiap rekomendasi diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah perbaikan yang nyata dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pj Sekda Ogan Ilir Dicky Syailendra bersama jajaran terkait juga mengikuti pembahasan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif, setiap perangkat daerah diharapkan memahami langkah yang harus dilakukan sekaligus mampu menyelesaikan kewajiban tindak lanjut secara tepat waktu.
Dorong Pengelolaan Keuangan Semakin Baik
Selain berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, rapat tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Perbaikan tata kelola keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif. Pengelolaan anggaran yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.
Perkuat Sinergi Pemda dan BPK
Rapat bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang berjalan baik, berbagai kendala dalam pelaksanaan rencana aksi dapat dibahas secara bersama. Pemerintah daerah juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pemkab Ogan Ilir berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan koordinasi internal dan mempercepat penyelesaian setiap rencana aksi yang telah disusun.
Kedisiplinan dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi bagian penting untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga mendorong agar hasil evaluasi dan pemeriksaan dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Dengan demikian, setiap proses pemeriksaan tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin efektif, efisien dan bertanggung jawab.
Menuju Good Governance
Rapat pembahasan rencana aksi tersebut berlangsung lancar dengan semangat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
Melalui tindak lanjut yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip good governance dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi serta kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Ogan Ilir juga menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam proses perbaikan. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan rekomendasi pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Dengan koordinasi yang semakin kuat serta pelaksanaan rencana aksi yang tepat waktu, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir terus mengalami peningkatan dan pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah. (bbs/ion)
