JAKARTA, viralsumsel.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera melakukan perampingan struktur perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan.
Arahan tersebut secara khusus menyasar keberadaan anak dan cucu perusahaan maupun berbagai unit usaha yang dinilai membuat struktur organisasi BUMN menjadi terlalu berlapis. Pertamina dan PLN termasuk perusahaan yang mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut.
Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam. Pertemuan tersebut diikuti sejumlah pejabat negara serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, penyederhanaan struktur perusahaan BUMN menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan tata kelola usaha yang lebih efektif.
Menurut Teddy, terlalu banyak lapisan organisasi dapat memperpanjang proses birokrasi dan membuat keputusan strategis membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, Presiden meminta agar struktur tersebut ditinjau dan dirampingkan.
“Presiden memberikan arahan agar struktur berlapis dan keberadaan anak maupun cucu perusahaan di Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya dikurangi. Tujuannya agar keputusan strategis dapat diambil lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi perusahaan semakin terjaga,” ujar Teddy dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kinerja BUMN. Perampingan struktur diharapkan tidak hanya mengurangi rantai birokrasi, tetapi juga membuat perusahaan negara lebih lincah dalam merespons persoalan dan mengambil keputusan.
Pertamina Laporkan Perkembangan Program B50
Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50.
Program B50 telah mulai dilaksanakan pemerintah sejak Juli 2026. Simon melaporkan perkembangan implementasi program tersebut kepada Presiden, termasuk kesiapan Pertamina dalam mendukung kebijakan energi nasional.
Selain B50, Simon juga menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatori bioetanol yang menjadi bagian dari agenda pemerintah di sektor energi.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa agenda efisiensi BUMN berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas perusahaan dalam menjalankan program strategis pemerintah.
Rapat di Hambalang turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
274 Perusahaan Telah Dirampingkan
Upaya melakukan penyederhanaan struktur BUMN sebelumnya juga telah disampaikan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.
Rosan menyebut arahan Presiden mengenai pengurangan berbagai lapisan perusahaan telah ditindaklanjuti, terutama pada BUMN-BUMN besar seperti Pertamina dan PLN.
Menurutnya, penyederhanaan tersebut diarahkan untuk memangkas rantai pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi operasional.
Proses perampingan bahkan telah berjalan cukup luas. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sebanyak 274 perusahaan telah menjalani proses streamlining.
Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin membangun struktur BUMN yang lebih sederhana, efektif dan produktif. Dengan berkurangnya lapisan organisasi, pemerintah berharap perusahaan negara dapat bekerja lebih fokus terhadap bisnis utama sekaligus memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.
Arahan Presiden Prabowo juga menempatkan efisiensi sebagai salah satu agenda penting dalam pembenahan BUMN. Pertamina, PLN dan perusahaan negara lainnya diharapkan mampu melakukan penataan internal tanpa mengurangi kemampuan dalam menjalankan fungsi strategisnya.
Langkah perampingan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan BUMN memiliki struktur yang lebih adaptif, proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta produktivitas yang semakin tinggi di tengah tuntutan pengelolaan perusahaan negara yang semakin kompleks. (bbs/ion)
