JAKARTA, viralsumsel.com – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perluasan kepesertaan yang telah mencapai hampir seluruh populasi Indonesia dinilai harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan keberhasilan Program JKN tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta. Lebih dari itu, keberadaan JKN harus mampu memberikan manfaat nyata ketika peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.
Per 1 September 2026, Program JKN tercatat telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan besarnya peran JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, luasnya cakupan kepesertaan tersebut harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang memadai di fasilitas kesehatan. Peserta diharapkan memperoleh layanan sesuai kebutuhan medis sekaligus mendapatkan perlindungan dari risiko pembiayaan ketika menghadapi persoalan kesehatan.
“Yang harus kita pastikan bukan sekadar masyarakat sudah menjadi peserta. Ketika mereka membutuhkan layanan, pelayanan yang diterima harus berkualitas dan mampu memberikan perlindungan dari beban finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).
Jumlah Fasilitas Kesehatan Terus Bertambah
Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Hingga 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang.
Menurut Pujo, besarnya jumlah fasilitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan perlu diikuti dengan kualitas pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan peserta.
Pelayanan kesehatan tidak hanya dituntut tersedia, tetapi juga harus diberikan secara tepat berdasarkan kebutuhan medis dan diarahkan untuk menghasilkan kondisi kesehatan yang optimal.
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan juga mencatat kontribusi besar terhadap layanan kesehatan masyarakat. Sepanjang 2014 hingga 2025, lebih dari Rp1.279,8 triliun telah dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
Angka tersebut menggambarkan besarnya pembiayaan yang telah disalurkan untuk mendukung pelayanan peserta JKN. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengandalkan JKN ketika harus menjalani pengobatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan biaya besar atau perawatan dalam jangka waktu panjang.
Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong perubahan orientasi pelayanan dari sekadar mengejar volume menjadi memberikan manfaat atau nilai kesehatan yang lebih optimal bagi peserta.
“Yang perlu kita bangun bersama adalah pergeseran dari sekadar volume pelayanan menuju value. Konsep value-based care bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan memastikan pelayanan diberikan sesuai kebutuhan, pada waktu yang tepat, dan menghasilkan manfaat kesehatan sebaik mungkin,” jelas Pujo.
Fasilitas Kesehatan Didorong Jadi Role Model
Untuk memperkuat budaya peningkatan mutu, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
Pujo berharap fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan dapat menjadi contoh bagi fasilitas lainnya. Praktik pelayanan yang baik diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian, tetapi dapat dibagikan dan dikembangkan di berbagai daerah.
Fasilitas penerima penghargaan juga diharapkan menjadi ruang bertukar pengalaman dalam hal peningkatan mutu, inovasi serta akuntabilitas pelayanan JKN.
Selain memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan wajah baru BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu. Kehadiran layanan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengalaman peserta, khususnya dalam mendapatkan informasi dan pendampingan ketika mengakses layanan kesehatan.
Perkuat Koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan
Penguatan pelayanan juga dilakukan dari sisi pembiayaan. BPJS Kesehatan meningkatkan koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).
Melalui mekanisme tersebut, peserta JKN yang memiliki AKT dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan melalui koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan penyelenggara AKT. Skema ini juga mengatur kepesertaan, sistem tagihan satu pintu hingga pembagian selisih biaya pelayanan.
Pujo menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun pengalaman peserta yang lebih baik sekaligus menciptakan koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kualitas.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menambahkan bahwa perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.
Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan pengalaman peserta. Karena itu, pelayanan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat dan berkeadilan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyebut JKN sebagai salah satu fondasi penting pembangunan Indonesia. Ia menekankan pentingnya fasilitas kesehatan yang kuat untuk menopang sistem jaminan kesehatan.
Pemerintah Tekankan Gotong Royong Jaga JKN
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Cak Imin, keberlanjutan JKN membutuhkan kontribusi seluruh ekosistem. Pemerintah berperan melalui kebijakan, regulasi dan pembiayaan, peserta berkewajiban menjaga kepesertaan tetap aktif, sedangkan fasilitas kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan layanan primer juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit. Kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, obat-obatan, bahan medis dan pemeriksaan penunjang perlu terus diperkuat, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“JKN merupakan bentuk gotong royong besar bangsa yang harus dijaga bersama. Harapannya tidak ada masyarakat yang takut jatuh miskin hanya karena menghadapi sakit. Karena itu, setiap pihak harus menjalankan perannya, menjaga kepesertaan aktif, memberikan layanan sesuai standar dan membangun integritas serta transparansi,” tegas Cak Imin.
Puskesmas Makrayu Palembang Raih Juara Konten Edukasi JKN
Dalam rangkaian apresiasi tahun 2026, sejumlah fasilitas kesehatan juga menerima penghargaan tingkat nasional. Salah satunya Puskesmas Makrayu, Kota Palembang, yang meraih Juara 1 kategori Puskesmas dalam Lomba Konten Edukasi JKN Tahun 2026.
Puskesmas Makrayu menjadi salah satu dari tiga pemenang kategori tersebut. Posisi berikutnya ditempati Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan, sebagai Juara 2 dan Puskesmas Remu, Kota Sorong, sebagai Juara 3.
Pada kategori Klinik Pratama, Juara 1 diraih Klinik Pratama Kaina Healthcare, Jakarta Barat, disusul Klinik Pratama Arimbi Medical Center, Kota Lubuk Linggau, dan Klinik LMMC Banjarbaru.
Untuk kategori FKRTL Pemerintah, RSUD Bangli menjadi Juara 1, kemudian RSUD Pameungpeuk Garut dan RSUD Ajibarang. Sementara kategori FKRTL Swasta menempatkan RS Ceria Kandangan sebagai Juara 1, RS Hasyim Asy’ari sebagai Juara 2 dan Rumah Sakit Khusus Mata Prima Vision sebagai Juara 3.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong fasilitas kesehatan untuk terus mengembangkan inovasi sekaligus memperkuat edukasi mengenai JKN kepada masyarakat.
Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai lebih dari 98 persen populasi, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan masyarakat terlindungi melalui kepesertaan JKN, tetapi juga memastikan perlindungan tersebut diikuti pengalaman pelayanan yang bermutu, aman, tepat dan sesuai kebutuhan peserta. (bbs/ion)
