BANDUNG, viralsumsel.com — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Rabu malam, 28 Januari 2026, di Kantor Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan urusan agraria dan tata ruang, khususnya yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah percepatan pelayanan pembuatan sertifikat tanah yang hilang atau rusak akibat bencana alam. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penggantian sertifikat dapat dilakukan secara cepat, tercatat dengan baik, serta diberikan secara gratis bagi warga yang terdampak. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah.
Selain itu, Seskab Teddy dan Menteri ATR/BPN juga membahas penertiban Hak Guna Usaha (HGU) serta perizinan lahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan hukum, sekaligus mencegah terjadinya konflik agraria yang merugikan masyarakat maupun negara.
Topik strategis lainnya yang turut dibahas adalah mekanisme penggantian lahan masyarakat serta pengaturan perizinan lahan untuk mendukung program-program strategis pemerintah. Program tersebut antara lain pembangunan fasilitas pendidikan, sekolah, serta pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menekankan pentingnya proses perizinan yang transparan dan akuntabel agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari dan tidak merugikan warga setempat.
Melalui koordinasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap kebijakan di bidang agraria dan tata ruang dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Penataan pertanahan yang baik juga diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan agraria, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum. (bbs)
