Cirebon, viralsumsel.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik sejak mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025.
Setelah berjalan lebih dari satu tahun, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tersebut menuai berbagai respons dari masyarakat, mulai dari apresiasi hingga kritik terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah persoalan mencuat terkait implementasi MBG. Mulai dari keluhan mengenai kualitas menu makanan yang dinilai kurang layak hingga sorotan terhadap biaya per porsi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi polemik tersebut, pendakwah kondang Miftah Maulana Habiburrahman menyampaikan pandangannya saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan di Lapangan Mandala Giri, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pemenuhan gizi anak-anak. Namun ia menilai sejumlah persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh tata kelola di tingkat pelaksana.
“MBG ini sebenarnya program yang baik. Yang perlu dilihat bukan hanya programnya, tetapi bagaimana pengelolaannya di lapangan,” ujar Gus Miftah dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa MBG tidak seharusnya dipersepsikan sebagai proyek semata, melainkan sebagai program pemerintah yang memiliki tujuan sosial jangka panjang. Karena itu, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengelolaannya, bukan menghentikan program tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Miftah juga mencontohkan situasi sederhana untuk menggambarkan pentingnya memperbaiki bagian yang bermasalah tanpa menghapus keseluruhan program.
Ia mengibaratkan sebuah rumah yang memiliki pintu rusak. Solusi yang tepat, menurutnya, adalah memperbaiki pintu tersebut, bukan merobohkan rumah secara keseluruhan.
“Jika ada bagian yang salah dalam pelaksanaan program, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kekurangannya. Programnya tetap harus berjalan karena manfaatnya besar bagi masyarakat,” katanya.
Acara Safari Ramadan tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi yang turut mengikuti rangkaian kegiatan bersama masyarakat setempat.
Sementara itu, pemerintah pusat menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG terus mengalami perkembangan signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, hingga 27 Februari 2026 program ini telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Program tersebut kini berjalan di 38 provinsi dengan dukungan sekitar 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo menyebut bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini telah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja baru, karena setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja.
Selain itu, program MBG juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut keterlibatan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan.
Mulai dari pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi nelayan hingga peternak mandiri dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan untuk dapur-dapur MBG di berbagai daerah.
Dengan keterlibatan berbagai sektor tersebut, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. (bbs)
