JAKARTA, Viralsumsel.com – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaat program tersebut semakin tepat sasaran dan lebih dahulu diterima kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah kini memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Menurut Zulhas, penajaman sasaran tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Pemerintah ingin memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujar Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk membenahi mekanisme dan tata kelola program, tetapi juga memastikan kelompok prioritas tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat MBG.
11,15 Juta Ibu dan Balita Belum Terjangkau
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum mendapatkan manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Kelompok tersebut menjadi perhatian utama karena memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting.
Karena itu, pemerintah berupaya memperluas cakupan program dengan memperkuat layanan gizi bagi kelompok rentan tersebut.
Penajaman sasaran diharapkan membuat implementasi MBG tidak hanya berorientasi pada perluasan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kelompok yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi memperoleh perhatian terlebih dahulu.
352 SPPG di Wilayah 3T Dipercepat
Selain ibu hamil, ibu menyusui dan balita, masyarakat yang tinggal di wilayah 3T juga menjadi sasaran prioritas pemerintah.
Untuk memperluas pelayanan, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema pendukung agar operasional SPPG di daerah terpencil dapat berjalan optimal. Di antaranya melalui penerapan indeks kemahalan bahan baku serta insentif untuk biaya sewa SPPG.
Zulhas menegaskan, percepatan pembangunan dan pengoperasian SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Penyelesaian proses tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam pekan ini.
“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku,” kata Zulhas.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan juga mendapatkan akses terhadap program MBG secara layak.
“Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” tambahnya.
BGN Dorong Percepatan Berbasis Data
Langkah tersebut sejalan dengan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya telah mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah 3T.
Percepatan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. BGN menargetkan pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah prioritas dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan pendekatan berbasis data. Cara tersebut diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan dukungan layanan gizi secara lebih besar.
Sejumlah wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, Maluku Utara, serta berbagai daerah terpencil lainnya menjadi perhatian pemerintah.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (6/8).
Dengan penajaman sasaran penerima manfaat dan percepatan operasional SPPG, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin merata.
Evaluasi program juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah 3T. (bbs/ion)
