Jakarta, viralsumsel.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan tetap berada dalam forum perdamaian internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP).
Namun demikian, pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menarik diri dari forum tersebut apabila dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh ulama sekaligus Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, Habib Hanif Alatas, setelah mengikuti acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam yang digelar di Istana Merdeka pada Kamis malam (6/3).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan secara langsung kepada para tokoh agama mengenai perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang terus berlangsung di Gaza dan masa depan perjuangan Palestina. Salah satu topik yang dibahas adalah keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace, yang saat ini menjadi salah satu wadah diplomasi internasional untuk membahas upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Menurut Hanif, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap akan berada di dalam forum tersebut selama masih terdapat peluang untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.
“Presiden tadi menyampaikan bahwa jika suatu saat dilihat tidak ada lagi kemaslahatan untuk Palestina, tidak ada peluang untuk memperjuangkan kepentingan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, maka Presiden siap menarik Indonesia keluar dari Board of Peace,” ujar Hanif kepada awak media usai pertemuan.
Lebih lanjut, penjelasan serupa juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Tokoh yang juga berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga menanggapi berbagai desakan dari sejumlah pihak yang meminta Indonesia segera keluar dari forum tersebut.
Namun menurut Nusron, Presiden memandang bahwa saat ini Board of Peace masih menjadi jalur diplomasi yang paling realistis untuk mendorong terwujudnya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di wilayah Gaza.
“Pak Presiden juga mempertanyakan, kalau ada yang mendesak kita keluar dari BoP, lalu forum apa yang akan digunakan untuk melakukan perundingan perdamaian? Karena hingga saat ini, forum yang tersedia untuk membahas perdamaian Palestina dan Gaza adalah Board of Peace,” jelas Nusron.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sejak lama memiliki komitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun dukungan politik di berbagai forum internasional. Karena itu, pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia di Board of Peace sebagai salah satu bentuk ikhtiar diplomatik yang perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain.
Nusron juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah dalam menjalankan upaya diplomasi tersebut.
“Posisi Presiden jelas, bangsa Indonesia sudah menerima Board of Peace ini sebagai sarana ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya kita coba dulu upaya ini. Jangan sampai usaha diplomasi itu belum dilakukan secara maksimal, tetapi kita sudah diminta keluar lebih dulu,” katanya.
Sikap tersebut mencerminkan pendekatan diplomasi yang berhati-hati dari pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. Di satu sisi, Indonesia ingin tetap berada di jalur diplomasi internasional guna memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa kepentingan nasional dan efektivitas forum internasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap politik luar negeri.
Dengan demikian, keberadaan Indonesia dalam Board of Peace saat ini masih dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di Palestina. Meski demikian, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengevaluasi kembali keikutsertaan tersebut apabila dinilai tidak lagi memberikan dampak nyata bagi perjuangan rakyat Palestina. (bbs)
